Sultrapediacom – Balai Desa Wawesa yang sempat disegel hampir kurang lebih dari sebulan dibuka paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Muna, pada Senin (29/5/2025).
Pembukaan segel tersebut sempat menuai protes keras dari sebagian besar warga Wawesa yang berharap agar mendapat Keadilan terkait polemik Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Dari pantauan media ini, sempat terjadi aksi saling dorong antara warga dan anggota Satpol PP.
Salah seorang warga yang enggan menyebutkan namanya mengatakan tidak seharusnya Balai Desa ini dibuka sampai ada titik terang soal polemik PSU Pilkades, dalam hal ini agar kepala desa yang menang hasil pemilihan serentak agar segera dilantik.
“Kami harap agar kepala desa terpilih yang menang hasil pemilihan serentak agar segera dilantik. Jika belum dilantik tidak seharusnya penyegelan balai desa ini dibuka,” tegasnya.
“Jadi karena alasan itulah sehingga kami melakukan penolakan keras,” sambung dia.
Setelah itu, sebagian besar warga yang turut melakukan penolakan bertandang ke Kantor DRPD Muna menyaksikan dan mendengar lansung Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Pada RDP tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Muna Iskandar mengingatkan Kepala DPMD yang baru agar kiranya polemik soal Pilkades ini segera bisa tuntas.
“Saya kirakan sudah jelas Surat Bina Pemerintahan Desa. Dan kami juga sudah dengar langsung menyampaikan bahwa tidak akan pernah lagi mengirim surat,” terangnya.
“Jadi ini harus dilaksanakan karena sudah tidak ada lagi surat,” tambah Iskandar.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Fajar Wunanto meminta waktu terkait polemik ini, karena dirinya baru saja menjabat sebagai Kadis di DPMD.
“Berikan saya waktu untuk mempelajari polemik ini karena saya baru menjabat jadi Kepala DPMD,” singkatnya.
