Sultrapedia.com – Jaringan Demokrasi Rakyat (JANGKAR) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyoroti Pj Guberernur Sultra yang di nilai tidak mampu mengendalikan inflansi yang terjadi di Bumi Anoa pada Sabtu 28 Oktober 2023.
Diketahui sebelumnya Direktoral Jendral (Dirjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) mengelar rapat kordinasi dan menyebutkan Sultra tercatat sebagai peringkat kedua posisi inflasi tertinggi di Indonesia.
Ketua Jangkar Sultra, Juraidin mengatakan, bahwa tercatatnya Sultra sebagai peringkat kedua posisi inflasi tertinggi, itu diakibatkan naiknya harga bahan-bahan pokok ditambah dengan langkah dan mahalnya Tabung LPG 3 Kilogram.
“Akibat inflasi yang terjadi masyarakat sultra dalam kondisi terhimpit. Harga-harga bahan pokok melambung naik membuat masyarakat mejerit,” ungkapnya
Bahkan, pihaknya memberikan catatan buruk terhadapp kinerja Pj.Guberernur Sultra. Pasalnya inflasi menjadi salah satu dari 8 (Delapan) program strategis dari Pj. Gubernur Sultra pada saat dilantik.
“Pj Guberur Sultra sejauh ini belum mampu memberikan solusi atas permasalahan yang mengakibatkan masyarakat sultra menjerit,” katanya
Ia jugalah menuturkan bahwa atas permasalahan tersebut Kemendagri harus mengambil langkah strategis, jika perlu mengevalusi kinerja Pj. Gubernur Sultra.
“Mendagri sementara berada di Sultra, dan Mendagri mesti melihat yang terjadi Sultra, ketidakmampuan Pj Gubernur dalam melakukan konsolidasi terhadap Kepala Daerah di Kota dan Kabupaten untuk menekan inflasi,” bebernya.
Selain itu pihaknya Pj Gubernur tidak siap dalam menghadapi musim kemarau dan fenomena El Nino.
“Kami tidak butuh pencitraan, kami butuh kerja nyata, bagaimana seorang Pj Gubernur Sultra mampu mengatasi semua persoalan di Sultra atas amanah yang telah ia emban,” tuturnya.
Pihaknya juga meminta DPRD Sultra untuk menggelar rapat dan mengeluarkan rekomendasi agar Kemendagri mengevaluasi Pj Gubernur Sultra.
“Wakil Rakyat mesti peka terhadap kondisi hari ini, melihat masyarakat menghadapi kelangkaan tabung gas LPG 3 Kilogram dan naiknya harga sembako, melalui fungsi pengawasannya DPRD Sultra mesti melakukan rapat dan mengeluarkan rekomendasi untuk Mendagri agar segera mengevaluasi Pj Gubernur Sultra,” pungkasnya
