Sultrapedia.com – Forum Komunikasi Kontraktor (FKK) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari segera membayarkan utang kepada pihak ketiga (kontraktor).
Pasalnya, hingga saat ini sejumlah kegiatan atau proyek yang telah selesai dikerjakan para kontraktor sejak 2023 lalu, hingga saat belum dibayarkan. Bahkan, Pemkot Kendari telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai kegiatan atau proyek baru.
Ketua Forum Komunikasi Kontraktor Kota Kendari, Qomarullah mengatakan, pembangunan di Kota Kendari tidak lepas dari kerja pihak ketiga, dimana pihak ketiga banyak melibatkan orang dalam pekerjaannya, banyak hak-hak tukang dan buruh yang harus dibayarkan.
“Belum lagi hutang bahan kepada mitra kerja kami. Untuk itu, kami berharap bapak wali kota dan DPRD segera mengalokasikan anggaran untuk pembayaran utang tersebut, bukan malah menganggarkan pekerjaan lain, sedangkan utang daerah belum terselesaikan. Kami telah menjadi dari proses pembangunan di Kota Kendari, tapi hak hak kami belum dibayarkan,” ujar Qomarullah, Kamis 4 April 2024.
Tak hanya itu, Forum Komunikasi Kontraktor Kota Kendari meminta kepada Menteri Falam Negeri untuk mengevaluai kinerja Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusuf yang seakan tidak peduli dengan pembayaran utang kepada pihak ketiga, yang justru sibuk dengan kegiatan baru.
“Sedangkan tanggung jawab daerah kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaannya tidak dihiraukan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Qomarullah menegaskan, kalau tidak ada kejelasan dan kepastian kapan utang tersebut dibayarkan, maka pihaknya akan turun unjuk rasa di Kantor Wali Kota Kendari bersama para tukang dan buruh yang belum terbayarkan sampai sekarang.
“Kami juga mendesak wali kota untuk mundur, karena tidak mampu bertanggung jawab untuk menuntaskan tanggung jawab Pemkot kepada pihak ketiga,” tegasnya.
Adapun jenis pekerjaan yang belum terbayarkan diantaranya pengaspalan, yang terdiri dari beberapa ruas jalan yang ada di Kota Kendari, drainase, penataan Kali Kadia dan masih banyak lagi.
Diperkirakan ada ratusan paket kegiatan yang belum terbayarkan. Dan sampai saat ini belum ada informasi dari Pemerintah Kota Kendari, terkait kepastian kapan utang tersebut akan dibayarkan.
