HUKUM  

AP2 Sultra Desak Kemendagri Copot PJ Wali Kota Kendari, Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Sultrapedia.com – Ratusan massa dari Aliansi Pemuda dan Pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 SULTRA) menyabangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, pada Senin (5/8/2024).

Aksi yang berlangsung itu diwarnai dengan orasi dan tuntutan agar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia segera memprioritaskan permasalahan yang dihadapi oleh PemKot Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Aksi yang dimulai sejak pagi hari ini berlangsung damai, meskipun sempat terjadi ketegangan antara massa dan aparat keamanan.

Massa yang tergabung dalam Lembaga Aliansi pemudapelajar Sulawesi Tenggara(AP2 SULTRA) ini menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pemerintah Kota Kendari dalam Hal Ini PJ WaliKota Kendari yang dianggap Menjadi Mafia APBD.

Dalam orasinya, Panglima Lapangan Aksi La Ode Hasanudin Kansi Sekaligus Dewan Pembina AP2 Sulyra menuntut agar Kementerian Dalam Negeri segera mencopot PJ Walikota kendari.

“Dalam Tuntutan yang di sampaikan ini menjadi Atensi dari Pihak Kemendagri, jika sepekan depan tidak ada pergantian PJ Walikota Kendari maka kami pastikan AP2 SULTRA akan menghadirkan 1000 Massa,” ungkap Pendiri AP2 SULTRA.

BACA JUGA :  Polresta Kendari Tangkap Dua Pelaku Pencurian di Toko Nana Jaya

Ditempat yang sama Ferdin Nage Selaku Jendral Lapangan juga menyampaikan, bahwa PJ Walikota Kendari hanya mementingkan dirinya sendiri sebagai contoh ada pergeseran anggaran pada pembiayaan Check Up Walikota dan wakil Walikota yang awalnya hanya 10 Juta di rubah Menjadi 500 Juta.

Lanjut Fendin Nage, PJ Walikota tidak layak jadi PJ di Kota Kendari, karna lebih mementingkan Kepentingan pribadi sementara terjadi problem horisontal akibat bencana banjir yang membutuhkan uluran tangan tetapi anggaran-anggaran yang telah di tetapkan di geser tanpa ada pembahasan di Meja DPRD Kota Kendari,

Tak hanya itu dalam data Pansus yang di bentuk Oleh DPRD Kota Kendari menemukan bahwa ada 46 M yang menjadi anggaran siluman. Sehingga hal ini perlu perubahan anggaran seperti ini memperbesar kemungkinan Adanya Indikasi adanya KKN di Pemkot Kdi.

BACA JUGA :  Diduga Mengidap Ganguan Jiwa, Seorang Pria di Buton Tengah Tewas Gantung Diri

Perwakilan dari Kemendagri dalam hal ini PLH Inspektorat Khusus (IRSUS) menerima delegasi dari AP2 SULTRA untuk berdialog dan mendengarkan aspirasi AP2 SULTRA, Pertemuan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di Pemkot Kendari

Ap2 juga menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses ini hingga tuntutan PJ Walikota kendari di copot. Mereka juga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan konkret.

Aksi ini menunjukkan betapa kuatnya semangat pemuda pelajar Sulawesi Tenggara (AP2 SULTRA) dalam memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat. Mereka berharap, dengan adanya perhatian dari Kemendagri agar PJ WaliKota Kendari segera di ganti secepatnya.