Sultrapedia.com – Pembenahan pendistrian Eks MTQ yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kendari dinilai mubazir dan ada kepentingan terselubung dengan anggaran puluhan miliar rupiah. Pasalnya Pedistrian sebelumnya telah dibenahi oleh Pemkot Kendari tahun 2020-2021 silam dengan anggaran yang juga sangat fantastis.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Milenial Pembaharuan Sultra (MPS) Julianto Jaya Perdana pada Jumat (27/9/2024).
Menurutnya, bahwa Pemkot Kendari dibawah Kepemimpinan Pj Walikota Muhammad Yusup sangat kurang kerjaan. Karena membenahi Pedistrian Eks MTQ yang masih keadaannya baik-baik saja dan baru beberapa tahun dikerjakan.
“Masih banyak yang perlu diperbaiki, banyak drainase di Kota Kendari yang dipenuhi Sedimen seperti di Kelurahan Lalodati. Yang menjadi langganan banjir biar hujan setengah jam karena selokannya sudah dipenuhi sedimentasi,” katanya.
Bahkan menurutnya, masih ada beberapa jalan di Kota Kendari yang perlu perbaikan yang lubang sangat rawan terjadi kecelakaan. Apakah pekerjaan yang disebutkannya tersebut tidak memberi keuntungan ke Oknum-oknum pejabat tertentu.
“Dengan tindakan Pemkot Kendari seperti ini membuat masyarakat beropini liar. Dan tidak salah ketika masyarakat berfikir ada keuntungan besar dibalik pembenahan pedistrian dengan anggaran fantastis ini ,” ujarnya
Lanjut Julianto, dengan Pembenahan Pedistrian Eks MTQ yang dilakukan Pemkot tentunya akan merusak aset-aset Pemerintah.
Seperti hasil penelusuran MPS dikantor PU Kota Kendari ada beberapa Aset Pedistrian yang rusak dan tertumpuk dipelataran kantor PU Kota Kendari.
“Kan menjadi Mubazir aset yang masih bagus dibongkar, dan akibat pembongkaran itu asetnya rusak terus nanti masuk dalam list penghapusan aset Pemerintah, sementara pengadaanya baru beberapa tahun,” bebernya
Olehnya itu MPS Sultra meminta Aparat Penegak Hukum (APK) melakukan Investigas atas dugaan kurang kerjaan Pemkot Kendari dalam pembenahan Pedistrian Pelataran Eks MTQ Kota Kendari. Karena MPS Sultra menduga akan tindakan melawan hukum yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“APH jangan hanya diam, memantau dan menunggu laporan saja. Pemerintah harus dijaga tapi kalau Pemerintah Korup tentunya harus dibinasakan,” tutupnya
