Sultrapedia.com – Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka (Jarnas MM) gelar demonstrasi di Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK RI) serta di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Kamis (12/9/2024).
Mereka merlaporkan terkait sejumlah kasus dugaan kejahatan lingkungan oleh PT Wijaya Inti Nusantara dan pembiaran yang diduga dilakukan oleh Kapolres Konawe Selatan (Konsel) AKBP Febry Sam.
Direktur Eksekutif Jaringan Nasional Mahasiswa Merdeka Arin Fahrul Sanjaya mengatakan, bahwa pihaknya mensinyalir ada kongkalikong antara sejumlah oknum aparat penegak hukum serta beberapa pejabat penyelenggara negara.
“Ini tidak masuk akal, bagaimana bisa mereka bebas merusak lingkungan tanpa ada penindakan dari APH, bagaimana nasib generasi kita nanti jika penambangan didekat pemukiman warga, pengerusakan hutan mangrove hingga manipulasi titik koordinat agar mereka bebas melakukan pengerukan diwilayah hutan mangrove masih terus terjadi,” ujar pada Selasa, (10/09/24).
“Kapolres yang lama sudah dimutasi dan ini lagi sudah muncul penggantinya, dan hasilnya sama saja, Kapolres baru tidak mampu berantas mafia tambang padahal jelas ini wilayah hukumnya,” bebernya
Ia juga mengungkapkan bahwa Kapolres Konsel diduga telah melakukan pembiaran serta memback up aktivitas kejahatan PT Wijaya Inti Nusantara dan pihaknya juga menduga bahwa kapolres ikut menerima royalti.
“Kami juga menekankan agar dugaan ini dapat menjadi perhatian kita bersama agar Kapolri secepatnya mencopot Kapores Konsel AKBP Febri Sam, beliau diduga melanjutkan koordinasi yang selama ini dibangun oleh AKBP Wisnu Wibowo untuk melindungi kejahatan pertambangan PT Wijaya Inti Nusantara,” ungkapnya
Selain itu, kata dia, bahwa pihaknya telah menghimpun sejumlah bukti terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan APH dan sejumlah pejabat penyelenggara negara.
“Bukti-bukti sudah kami himpun untuk dilimpahkan ke pusat, karena ini harus menjadi isu nasional maka itu saya dan rekan-rekan mahasiswa di jakarta akan terus melakukan demonstrasi, kalau perlu kami bawa dihadapan presiden dan kapolri,” tutupnya
Hingga berita ini diterbitkan media ini masih melakukan upaya konfirmasi kepada pihak terkait.
