Sultrapedia.com – Politik uang kembali menjadi soroton jelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024.
Untuk mewaspadai hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah melakukan pemetaan potensi kerawanan di seluruh kabupaten/kota se Sultra.
Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne menjelaskan, dari hasil pemetaan yang dilakukan, pihaknya mendapatkan bahwa politik uang menjadi faktor utama yang perlu diwaspadai.
Kata Iwan Rompo, praktik tersebut masuk dalam kategori kerawanan tingkat menengah
Iwan menegaskan bahwa politik uang adalah ancaman serius yang dapat merusak integritas pilkada. Sehingga pihaknya akan memberikan perhatian khusus untuk mencegah praktik tersebut.
Salah satu kasus yang pernah ditangani adalah keterlibatan kepala desa dan ASN dalam kampanye politik pada pemilu 2024, yang mengindikasikan adanya pelanggaran netralitas pejabat pemerintah
“Kita harus cermat dalam menelusuri pelanggaran pemilu ini,” kata Iwan Rompo
Iwan bilang, pelanggaran seperti ini terjadi merata di seluruh daerah. Dia menyebut, khsusunya di Kabupaten Muna, sebab dianggap memiliki tingkat kerawanan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh apartur sipil negara (ASN) dan aparat desa.
Kembali dikatakannya, untuk mewaspadai hal itu, pihaknya terus memperkuat pengawasan di seluruh lapisan masyarakat.
“Hingga saat ini ada 10 laporan kasus pidana terkait pemilu 2024 yang telah dilaporkan,” ungkapnya
Ditegaskannya, Bawaslu Sultra terus berkomitmen dalam meingkatkan pengawasan hingga ke tingkat bawah, termasuk dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
“Kami ingin memastikan bahwa pilkada berjalan lancar dan sesuai aturan,” tekannya
Diakuinya, bawaslu tidak dapat berkerja sendiri, sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam membantu jalan pengawasan.
Pihaknya juga berharap, dengan pemetaan yang dilakukan masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran pilkada.
“Kami mengajak seluruh masyarakat dan polri serta kejaksaan tinggi untuk ikut terlibat dalam pengawasan agar pilkada serentak 2024 berjalan dengan aman, jujur, dan adil,” pintanya
