Sultrapedia.com – Pernyataan Sekertaris DPW Partai NasDem Sulawesi Tenggara (Sultra), Tahir Lakimi menuai sorotan dari sejumlah kader, Selasa (10/12/2024).
Pasalnya pernyataan Tahir Lakimi yang melarang pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra, Tina Nur Alam-La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Sehinga sejumlah kader sangat menyayangkan hal tersebut.
“Kami samgat menyayangkan pernyataan Tahir Lakimi yang cenderung mendukung pasangan calon (Paslon) lain,” ujar Hartawan Abidin Karamasa kader Nasdem yang juga merupakan Mantan Bendahara DPW NasDem Sultra.
Bahakn, menurut dia, pernyataan Sekretaris DPW NasDem Sultra itu tidak menghargai hak politik kader yang tengah berjuang menegakan keadilan.
Hartawan menjelaskan, sebagai pimpinan partai, Tahir Lakimi seharusnya mensuport kadernya atas upaya hukum yang sedang ditempuh Paslon usungan Partai NasDem.
“Apalagi konstitusi memberikan ruang setiap calon untuk menempuh jalur hukum lewat MK,” ujar Hartawan, selasa 10 Desember 2024.
Ia meminta Ketua DPW dan DPP Partai NasDem agar mengevaluasi kinerja Sekertaris DPW Partai NasDem Sultra.
Hal yang sama juga disampaikan mantan Sekertaris DPD NasDem Kolaka, Sumardin yang menilai pernyataan Tahir Lakimi bagian dari upaya memasung gak politik kader usungan NasDem.
Sumardin bilang, bahwa sikap Tahir Lakimi yang melarang Paslon usungan NasDem mengajukan gugatan ke MK menimbulkan spekulasi bila Tahir Lakimi tak bekerja untuk memenangkan Paslon Tina Nur Alam-La Ode Muhammad Ihsan Taufik, pada Pilgub Sultra 2024.
Menurut Sumardin, sikap yang harus dilakukan Tahir Lakimi adalah memberikan ruang hukum kepada Tina Nur Alam dan La Ode Muhammad Ihsan Taufik, bukan malah memasung hak politik Paslon.
“Karena memang setiap konflik Pilkada, pihak-pihak yang merasa dirugikan diberikan ruang hukum untuk mengajukan gugatan ke MK. Sehingga, apa yang dilakukan Tahir Lakimi, ini bentuk dan upaya memasung hak politik dan hukum Ibu Tina dan Ihsan,” kata Sumardin.
Ia menegaskan, Tahir Lakimi selaku Sekertaris DPW NasDem Sultra tak seharusnya melarang Paslon yang diusung Partai NasDem untuk melakukan hak hukumnya melalui pengajuan gugatan ke MK. Sehingga, kata Sumardin, sikap Tahir Lakimi menunjukan kecenderungan bila Ia memang berpihak dan mendukung Paslon usungan partai lain.
“Indikasi (deal politik) dengan Paslon usungan partai lain sangat kuat. Sebab, pimpinan partai yang seharusnya mendukung langkah politik Paslon yang diusung, malah menunjukan sikap yang bertentangan dan cenderung mendukung Paslon lain,” tegasnya.
Olehnya itu, Sumardin meminta Ketua DPW dan DPP Partai NasDem agar segera menindaklanjuti kisruh internal yang ditimbulkan Sekertaris DPW Partai NasDem Sultra, Tahir Lakimi.
“Kalau memang benar statemen Sekertaris DPW Partai NasDem ini mengatasnamakan sebagai pernyataan resmi partai, maka DPP harus melakukan evaluasi terhadap yang bersangkutan, kalau perlu segera diganti,” ucap Sumardin.
Kekesalan yang sama juga disampaikan pendiri NasDem Kabupaten Muna Barat, LK. Abbas yang menyebut Sekertaris DPW NasDem Sultra tak memiliki etika politik.
“Sebagai kader NasDem, jelas saya sangat kecewa atas pernyataan Sekertaris DPW NasDem Sultra. Pertarungan ini belum selesai, masa sih sudah melarang kader yang diusung untuk melalukan langkah-langkah hukum,” katanya.
Menurut dia, bila pernyataan yang disampaikan ke publik hanya sebatas statemen pribadi maka itu tak ada masalah, tapi kalau hal itu dijadikan sebagai pernyataan resmi partai, seharusnya tidak dilontarkan ke publik. Sebab, telah menciderai semangat kader dan partai dalam kerja-kerja politik.
LK. Abbas juga memastikan mesin Partai NasDem tak bekerja untuk memenangkan Paslon Tina Nur Alam – La Ode Muhammad Ihsan Taufik di Pilgub Sultra.
Olehnya itu, LK. Abbas mendesak Ketua DPW dan DPP segera melakukan evaluasi terhadap pimpinan partai di daerah.
