Sultrapedia.com – Nama Bupati Muna Barat (Mubar), La Ode Darwin, ikut tersorot setelah penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI mengungkap enam perusahaan tambang nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terafiliasi dengan Arif Kurniawan, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel periode 2017-2025.
Dari enam perusahaan tersebut, dua di antaranya diketahui pernah dipimpin La Ode Darwin, yakni PT Arga Morini Indah (AMI) dan PT Arga Morini Indotama (AMID).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, La Ode Darwin pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Arga Morini Indah pada periode 2019-2023. Namanya kemudian dihapus dari jajaran direksi perusahaan tersebut setelah dirinya maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Muna Barat pada 2024.
Sementara di PT Arga Morini Indotama, pria yang akrab disapa DW itu tercatat menjabat sebagai Direktur Utama pada periode 2019-2025.
Selain kedua perusahaan tersebut, La Ode Darwin yang kini menjabat sebagai Bupati Muna Barat sekaligus Ketua DPD I Partai Golkar Sultra, juga pernah menakhodai PT Panca Logam Makmur (PLM) pada periode 2015-2018 serta PT Bakti Pertiwi Nusantara sejak 2020.
Adapun enam perusahaan yang disebut penyidik Kejagung terafiliasi dengan Arif Kurniawan, yang dikenal dengan julukan Raja Nikel, masing-masing PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dengan luas Izin Usaha Pertambangan (IUP) 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ yang dilakukan melalui holding PT DDA bersama LEI.
Dalam keterangannya, penyidik mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan yang dilakukan keenam perusahaan tersebut diduga memberikan keuntungan atau manfaat.
“Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini yang dilakukan enam perusahaan menerima manfaat,” ungkapnya.
Dikutip dari CNN Indonesia, Kejagung RI sebelumnya telah menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
PT BSJ diduga melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2014.
Dalam perkara tersebut, PT BSJ disangkakan secara subsider dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 juncto Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 618 juncto Pasal 20 huruf a dan huruf c KUHP.
Meski demikian, keterkaitan sejumlah perusahaan dengan Arif Kurniawan serta riwayat jabatan La Ode Darwin di dua perusahaan tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya keterlibatan Bupati Muna Barat dalam perkara dugaan korupsi yang sedang disidik Kejagung.
