Sultrapedia.com – Sejumlah mahasiswa asal Sulawesi Tenggara (Sultra) yang menempuh pendidikan di Sampoerna University, Jakarta, menyoroti ketidakpastian keberlanjutan pembiayaan beasiswa yang menjadi tanggungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra).
Dari total 13 mahasiswa penerima beasiswa, enam di antaranya masih menghadapi ketidakpastian pembiayaan dari Pemprov Sultra. Sementara tujuh mahasiswa lainnya memperoleh dukungan pembiayaan melalui Putera Sampoerna Foundation (PSF).
Kondisi tersebut dinilai memprihatinkan karena menyangkut keberlangsungan pendidikan mahasiswa Sultra yang telah memperoleh kesempatan belajar di salah satu perguruan tinggi di Jakarta.
Ketidakpastian pembiayaan juga dikhawatirkan menimbulkan beban psikologis bagi mahasiswa dan keluarga. Sebab, keberlanjutan pendidikan membutuhkan kepastian biaya, terutama bagi mahasiswa yang secara finansial bergantung pada program beasiswa pemerintah daerah.
Pemerhati pendidikan, Midul Makati, S.H., M.H., meminta Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
“Bagaimana mungkin mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa kemudian harus menunggu kepastian pembiayaan? Mereka bukan meminta sesuatu yang mewah. Mereka hanya membutuhkan kepastian agar dapat melanjutkan pendidikan dengan tenang,” ujar Midul.
Sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan dan komitmen pemerintah daerah di bidang pendidikan, Andi Sumangerukka bahkan disebut dinobatkan secara simbolik sebagai “Musuh Pendidikan”.
Menurut Midul, label tersebut bukan merupakan penetapan hukum, melainkan bentuk kritik keras dan ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan kepastian serta keberpihakan yang memadai terhadap pendidikan mahasiswa Sultra.
“Enam mahasiswa ini adalah anak-anak Sultra berprestasi yang sedang berjuang membawa nama daerah di tingkat nasional. Pemerintah seharusnya hadir memberikan kepastian, bukan membiarkan mereka berada dalam ketidakpastian,” tegasnya.
Ia meminta Pemprov Sultra memastikan tidak ada mahasiswa penerima beasiswa yang harus menghentikan atau terganggu proses pendidikannya akibat persoalan administrasi maupun ketidakjelasan anggaran.
“Pendidikan adalah hak sekaligus investasi masa depan daerah. Jangan sampai anak-anak Sultra yang sudah mendapatkan kesempatan belajar di Jakarta kehilangan kesempatan hanya karena pemerintah tidak mampu memberikan kepastian pembiayaan,” katanya.
Persoalan enam mahasiswa Sampoerna University tersebut dinilai menjadi salah satu contoh perlunya evaluasi serius terhadap tata kelola Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Karena itu, kritik dengan label “Musuh Pendidikan” diharapkan tidak semata-mata dipandang sebagai serangan politik, tetapi juga sebagai alarm bagi Gubernur Andi Sumangerukka dan Pemprov Sultra untuk segera membenahi kebijakan pendidikan.
Perbaikan tersebut mencakup pengelolaan program beasiswa yang transparan, tepat sasaran, serta berkelanjutan. Masyarakat Sulawesi Tenggara kini menunggu tindakan nyata agar tidak ada lagi mahasiswa yang harus mempertanyakan masa depan pendidikannya akibat ketidakpastian pembiayaan dari pemerintah daerah.
