Sultrapedia.com – Status La Ode Tariala sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi perhatian setelah dirinya resmi dipecat dari Partai Nasional Demokrat (NasDem). Meski keputusan pemecatan telah diterbitkan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, La Ode Tariala masih terlihat menjalankan tugas sebagai pimpinan rapat paripurna DPRD Sultra.
Teranyar, La Ode Tariala memimpin langsung Rapat Paripurna DPRD Sultra dengan agenda Penyampaian Laporan Pelaksanaan Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026, Senin (9/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung A Sekretariat DPRD Provinsi Sultra tersebut turut didampingi tiga Wakil Ketua DPRD Sultra, yakni H. Herry Asiku, S.E., La Ode Frebi Rifai, S.H., dan Hj. Hasmawati, S.E.
Kondisi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kedudukan dan kewenangan La Ode Tariala sebagai Ketua DPRD Sultra setelah pemberhentiannya dari keanggotaan Partai NasDem.
Diketahui, keputusan pemecatan La Ode Tariala tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Partai NasDem Nomor 316-Kpts/DPP-NasDem/X/2026.
Surat tersebut diserahkan langsung oleh Sekretaris DPW Partai NasDem Sultra, Tahir La Kimi, kepada Wakil Ketua DPRD Sultra, La Ode Freby Rifai, pada Senin (26/10/2026) sekitar pukul 11.30 Wita.
Juru Bicara DPW Partai NasDem Sultra, Muttaqin Sidiq, sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat dua surat yang diserahkan kepada pimpinan DPRD Sultra.
Salah satunya berisi keputusan pemecatan dan pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) La Ode Tariala sebagai kader Partai NasDem, sekaligus permintaan untuk memproses pergantian antarwaktu (PAW).
“Surat pertama 316 tentang pemecatan dan pencabutan KTA saudara La Ode Tariala sebagai kader Partai NasDem,” ujar Muttaqin Sidiq beberapa waktu lalu.
Muttaqin juga meminta agar pimpinan DPRD Sultra memproses surat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, terdapat batas waktu administrasi yang harus diperhatikan dalam proses tersebut.
“Di DPRD ada 7 hari limitasi waktu surat yang harus diproses dan diserahkan ke KPU. Di KPU juga kami minta serius menanggapi ini karena ada limitasi waktu selama 5 hari untuk mengeluarkan daftar perolehan suara,” jelasnya.
Sementara itu, menanggapi persoalan tersebut, praktisi hukum sekaligus mantan anggota DPRD Muna, Moh. Iksanuddin Makmun, S.H., M.H., sebelumnya telah memberikan pandangan hukum terkait polemik pemberhentian La Ode Tariala.
Menurut Iksanuddin, pemecatan seseorang dari partai politik tidak serta-merta membuat jabatan pimpinan DPRD langsung berakhir. Sebab, terdapat mekanisme hukum yang harus dibedakan antara pemberhentian keanggotaan DPRD melalui proses pergantian antarwaktu (PAW) dan pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD.
“Isu pemecatan parpol ini memang sedang viral, namun kita harus jeli melihat aturan hukumnya. Dipecat partai itu tidak otomatis didepak dari DPRD Sultra. Kita wajib membedakan antara PAW anggota biasa dengan proses pergantian posisi Ketua DPRD,” ujar Iksanuddin beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, pemberhentian pimpinan DPRD memiliki mekanisme tersendiri. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, usulan pemberhentian pimpinan DPRD harus dilaporkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan melalui keputusan DPRD.
Iksanuddin juga mengungkapkan bahwa sejumlah rapat paripurna yang diagendakan untuk menindaklanjuti usulan pergantian pimpinan sebelumnya disebut tidak terlaksana akibat tidak terpenuhinya kuorum dua pertiga jumlah anggota DPRD.
“Bahkan peta usulan sempat berubah dari Syahrul Said ke Sudarmanto, tapi tetap saja tidak kuorum,” katanya.
Menurutnya, kegagalan rapat paripurna memenuhi kuorum tersebut membuat proses pemberhentian La Ode Tariala dari jabatan Ketua DPRD belum dapat ditetapkan melalui keputusan DPRD.
“Partai politik memang memiliki hak mengusulkan, tetapi yang memiliki kewenangan menetapkan secara sah untuk posisi Ketua DPRD menurut hukum tata negara adalah Paripurna DPRD yang harus kuorum. Karena mekanisme paripurna selalu mentok dan tidak kuorum, maka secara hukum usulan pencopotan jabatan Ketua DPRD tersebut sama sekali belum berlaku efektif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Iksanuddin menjelaskan bahwa La Ode Tariala juga memiliki ruang hukum untuk memperjuangkan haknya apabila terdapat perselisihan terkait keputusan pemberhentian dari keanggotaan Partai NasDem.
Menurutnya, langkah hukum melalui Mahkamah Partai maupun pengadilan dapat ditempuh untuk menguji keputusan internal partai tersebut.
Ia menilai, apabila terdapat sengketa hukum yang berkaitan dengan pemberhentian keanggotaan partai, DPRD Sultra dan KPU harus mencermati perkembangan serta akibat hukum dari proses sengketa tersebut sebelum mengambil keputusan administratif lanjutan.
“Bahkan tidak menutup kemungkinan beliau bisa kembali memimpin DPRD Sultra. Lihat itu Fahri Hamzah, mantan Wakil Ketua DPR RI dipecat partai tapi dia masih menjabat sampai selesai karena menang dalam gugatan melawan partainya,” jelas Iksanuddin.
Di akhir keterangannya, ia mengingatkan KPU Sultra dan Sekretariat DPRD Sultra agar tetap bersikap netral, cermat, dan tidak terburu-buru dalam memproses keputusan yang berkaitan dengan status keanggotaan maupun jabatan pimpinan DPRD.
“Kursi Ketua dan Anggota DPRD Sultra ini adalah mandat rakyat. Jadi, di tengah kabar pemecatan ini, diperlukan kecermatan hukum tingkat tinggi dan kepatuhan pada aturan main parlemen agar tidak terjadi cacat administrasi negara yang fatal,” pungkasnya.
