Sultrapedia.com – Polemik legalitas Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT Citra Silika Mallawa (CSM) seluas 475 hektare di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali mencuat, Senin (9/11/2026).
Kuasa hukum PT Golden Anugerah Nusantara (GAN), La Ode Muhammad Hiwayat, menantang PT CSM untuk melakukan uji laboratorium forensik terhadap Surat Keputusan (SK) Nomor 540/62 yang menjadi objek sengketa kedua perusahaan.
Tantangan tersebut disampaikan Hiwayat saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (9/11/2026). Ia meminta PT CSM bersedia membuka dokumen yang diklaim sebagai dasar IUP seluas 475 hektare untuk diperiksa secara forensik guna memastikan keasliannya.
Menurut Hiwayat, hingga saat ini pihaknya belum mengakui keaslian dokumen tersebut. Bahkan, persoalan itu telah dua kali dilaporkan, tetapi belum ada pemeriksaan laboratorium forensik yang dapat memastikan kebenarannya.
“Kami dari kuasa hukum PT GAN meminta agar SK 540/62 IUP Operasi Produksi PT CSM diuji secara forensik. Apakah benar atau tidak, asli atau palsu. Dengan adanya dokumen asli yang diperlihatkan PT CSM, mari kita sama-sama mengajukan pengujian laboratorium forensik,” tegasnya.
Hiwayat juga mempersoalkan perbedaan luas wilayah yang tercantum dalam dokumen IUP dengan nomor SK yang sama. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi fakta dalam persidangan, terdapat tiga versi luasan, yakni 20 hektare, 126 hektare, dan 475 hektare.
Ia menilai perbedaan tersebut harus dijelaskan karena satu nomor SK semestinya merujuk pada dokumen administrasi yang jelas, termasuk luas wilayah yang ditetapkan.
“Kalau satu SK dengan satu nomor, tidak mungkin memiliki luas yang berbeda-beda. Dalam administrasi pun tidak pernah ada satu nomor SK dengan beberapa luasan. Ini sudah terungkap dalam fakta persidangan. Karena itu, harus diuji, mana yang benar,” ujarnya.
Persoalan tersebut, lanjut Hiwayat, juga berkaitan dengan keterangan pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam persidangan mengenai riwayat dokumen Clear and Clean (CNC) PT CSM.
Ia menyebut, berdasarkan keterangan pihak kementerian, luas CNC PT CSM pada 2011 tercatat 20 hektare. Kemudian pada 2013 berubah menjadi 17 hektare, bukan dari 475 hektare menjadi 17 hektare sebagaimana yang dipersoalkan.
“Pada 2011 CNC PT CSM itu 20 hektare. Kemudian pada 2013 menjadi 17 hektare. Bukan 475 hektare menjadi 17 hektare. Itu yang kami pertanyakan dan pihak kementerian membenarkannya dalam persidangan,” jelasnya.
Terkait perbedaan data tersebut, Hiwayat mengatakan pihak Kementerian ESDM menjelaskan bahwa penentuan dokumen yang benar harus dikembalikan kepada instansi yang menerbitkannya.
Dalam hal ini, ia meminta Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara memberikan kejelasan mengenai dokumen IUP yang diterbitkan pada saat kewenangan pertambangan masih berada di pemerintah kabupaten.
Menurutnya, perubahan kewenangan pengelolaan pertambangan hingga berakhirnya kewenangan pemerintah kabupaten pada 2016 tidak menghilangkan pentingnya penelusuran terhadap dokumen yang diterbitkan sebelumnya.
“Kalau ada perbedaan luasan, dikembalikan kepada penerbit. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara. Mana yang benar, 475 hektare atau 20 hektare? Bukan provinsi atau kementerian yang menentukan dokumen mana yang diterbitkan oleh pemerintah daerah saat itu,” katanya.
Selain perbedaan luas wilayah, Hiwayat turut mempertanyakan kemunculan dokumen IUP seluas 475 hektare yang diklaim PT CSM. Ia mengaku, dokumen tersebut baru diketahui pihaknya setelah PT CSM mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Berdasarkan penelusuran dan fakta yang terungkap dalam persidangan, kata dia, pihaknya tidak menemukan dokumen tersebut sebelum proses gugatan berlangsung.
Karena itu, ia menilai pemeriksaan laboratorium forensik menjadi langkah penting untuk memastikan keaslian dokumen sekaligus menjawab polemik yang berkembang di antara kedua perusahaan.
Tak hanya soal luasan, Hiwayat juga menyoroti kode yang tercantum dalam dokumen IUP seluas 475 hektare tersebut. Ia menyebut kode yang digunakan adalah kode E, yang menurutnya menunjukkan kegiatan eksplorasi, bukan Operasi Produksi.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur tahapan kegiatan usaha pertambangan, termasuk eksplorasi dan Operasi Produksi.
“Kode E itu adalah eksplorasi. Itu yang ada dalam dokumen yang mereka klaim seluas 475 hektare. Sudah diperlihatkan di hadapan majelis bahwa kodenya E, bukan kode OP. Kode-kode tersebut memiliki ketentuan dan petunjuk teknis tersendiri,” ungkapnya.
Menanggapi pernyataan pihak PT CSM yang sebelumnya mempertanyakan langkah PT GAN karena dinilai tidak menempuh jalur perdata terkait wilayah pertambangan tersebut, Hiwayat mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya hukum.
Ia menyebut PT GAN telah mengajukan gugatan perdata sekaligus melaporkan dugaan pemalsuan dokumen. Sementara itu, langkah hukum lanjutan masih dipertimbangkan dengan melihat perkembangan perkara dan hasil persidangan.
“Kami sudah mengajukan gugatan dan juga menempuh proses hukum terkait dugaan pemalsuan. Setelah proses ini, kami akan melakukan upaya hukum lanjutan, apakah melalui PTUN atau melanjutkan proses dugaan pemalsuan, supaya jelas siapa yang benar dan siapa yang salah,” katanya.
Hiwayat menegaskan, pihaknya tidak menutup kemungkinan adanya dugaan pemalsuan dalam dokumen IUP yang menjadi objek sengketa tersebut. Namun, ia mengatakan kepastian mengenai keaslian SK Nomor 540/62 harus dibuktikan melalui pemeriksaan forensik dan proses hukum.
Ia kembali menantang PT CSM untuk bersedia melakukan pengujian bersama terhadap dokumen yang menjadi dasar klaim IUP seluas 475 hektare.
Menurut Hiwayat, langkah tersebut penting untuk menjawab perbedaan data luasan, riwayat penerbitan dokumen, hingga persoalan kode kegiatan pertambangan yang kini menjadi bagian dari sengketa kedua perusahaan.
Polemik ini pun tidak hanya menyangkut perbedaan klaim luas wilayah pertambangan, tetapi juga keabsahan dokumen administrasi yang menjadi dasar IUP PT CSM. Karena itu, pemeriksaan forensik dinilai menjadi salah satu langkah untuk memperoleh kepastian atas dokumen yang dipersoalkan.
