Sultrapedia.com – Camat Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), berinisial SAW, ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sultra dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang berkaitan dengan sengketa tanah transmigrasi di Kecamatan Landono.
Selain SAW, penyidik juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, masing-masing BAS alias Letena Basran, JH alias Jabar Hendra alias Ambo, serta INB.
Penetapan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan penetapan tersangka yang diterbitkan Ditreskrimum Polda Sultra tertanggal 16 November 2026.
Berdasarkan surat tersebut, penetapan para tersangka dilakukan setelah penyidik melaksanakan gelar perkara. Kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (1) huruf f subsider Pasal 391 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam dokumen itu juga disebutkan bahwa proses penyidikan bermula dari laporan polisi tertanggal 14 Maret 2026. Penyidik kemudian menerbitkan sejumlah surat perintah penyidikan hingga akhirnya menetapkan empat orang sebagai tersangka pada November 2026.
Menanggapi perkembangan tersebut, Andi, selaku juru bicara yang mendapat mandat secara kolektif dari warga transmigrasi Landono, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Sultra, khususnya Ditreskrimum, atas penanganan perkara tersebut.
“Kami keluarga transmigrasi mengapresiasi Kapolda Sultra, secara khusus Ditreskrimum, dalam menetapkan tersangka. Kami menilai kepolisian telah bekerja secara profesional, objektif, dan konsisten,” ujar Andi saat ditemui di Polda Sultra, Selasa (17/11/2026).
Menurut Andi, penetapan tersangka tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya warga kecil yang memperjuangkan hak atas tanahnya.
Ia berharap proses hukum dapat berjalan secara transparan dan profesional hingga tuntas tanpa pandang bulu.
Berawal dari Penerbitan SKT di Atas Lahan Bersertifikat
Diketahui, perkara ini diduga berkaitan dengan penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) pada 2022 di atas lahan yang sebelumnya telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) terbitan 1982. Lahan tersebut berada di Desa Morini Mulya, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan.
Berdasarkan keterangan pihak warga transmigrasi, lahan bersertifikat tersebut merupakan tanah milik Abdul Jamil yang kemudian diklaim oleh salah seorang warga bernama Ketut Dewo Wiarso. Tanah tersebut diketahui dibeli Wiarso dari Jabar Hendra alias Ambo.
Dalam transaksi tersebut, Wiarso disebut menggunakan SKT yang diterbitkan pada 2022 oleh Sawaludin, yang saat itu menjabat sebagai Lurah Landono dan kini menjabat sebagai Camat Landono.
Pihak warga transmigrasi mempersoalkan penerbitan SKT tersebut karena dinilai berada di atas lahan yang telah memiliki SHM sejak 1982. Konflik lahan sudah berlangsung sejak 2013.
Namun, persoalan semakin meruncing ketika muncul klaim atas lahan milik warga transmigrasi yang telah memiliki sertifikat hak milik.
Mereka juga menduga selama konflik berlangsung terdapat keberpihakan dari sejumlah unsur pemerintahan setempat dan aparat, termasuk Pemerintah Kecamatan Landono, Pemerintah Kelurahan Landono, serta Polsek Landono.
Dugaan keberpihakan tersebut berkaitan dengan penanganan pengaduan Abdul Jamil yang mengaku mengalami penyerobotan lahan dan perusakan tanaman di atas tanah miliknya.
Warga Mengaku Diminta Membayar Rp4,5 Juta per Hektare
Pihaknwarga transmigrasi mengungkapkan bahwa dalam proses penyelesaian konflik, pernah dilakukan pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan alasan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui jalur damai.
Namun, menurut keterangan warga, dalam proses tersebut pemilik lahan transmigrasi diminta membayar ganti rugi sebesar Rp4,5 juta per hektare kepada pihak yang mengklaim lahan tersebut.
Permintaan pembayaran itu dipersoalkan warga karena pihak yang mengklaim disebut tidak memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat hak milik, melainkan hanya berbekal SKT yang diterbitkan pada 2022.
Sejumlah warga transmigrasi, termasuk Abdul Jamil, mengaku menolak membayar ganti rugi tersebut. Penolakan itu didasarkan pada keyakinan mereka bahwa kepemilikan lahan telah memiliki dasar hukum berupa SHM yang diterbitkan sejak 1982.
Warga berharap penetapan tersangka dalam perkara ini menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara menyeluruh persoalan dugaan pemalsuan surat serta polemik kepemilikan tanah transmigrasi di Kecamatan Landono.






