Sultrapedia.com – Fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan laporan palsu yang melibatkan Direktur PT Golden Anugrah Nusantara (GAN) di Pengadilan Negeri (PN) Kendari, Rabu (18/11/2026).
Dalam persidangan tersebut dihadirkan mantan Sekretaris sekaligus Pelaksana Harian (Plh) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2019–2024, Joni Fajar.
Dalam kesaksianya, Joni mengungkap persoalan administratif dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) pengaktifan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT Citra Silika Mallawa (CSM) seluas 475 hektare.
Keterangan Joni turut menyoroti proses penerbitan SK oleh DPMPTSP Sultra, terutama setelah adanya koreksi dari Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara terkait luasan izin pertambangan PT CSM.
Joni menjelaskan, pihak DPMPTSP sebelumnya menerima surat tembusan dari Pemkab Kolaka Utara mengenai koreksi luasan IUP PT CSM. Menindaklanjuti surat tersebut, atas arahan pimpinan, pihaknya kemudian berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sultra.
“Dalam pertemuan itu, kami membahas proses penerbitan SK dari PTSP. Dari hasil rapat tersebut, kami memutuskan untuk meminta pendapat hukum kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra selaku Jaksa Pengacara Negara,” ungkap Joni di hadapan majelis hakim.
Joni mengungkapkan, dalam proses tersebut terdapat tujuh orang tim dari Kejati Sultra yang melakukan penelitian dokumen serta memberikan pendapat hukum terkait SK pengaktifan IUP-OP PT CSM seluas 475 hektare.
Dalam persidangan, Joni turut membacakan kesimpulan hasil penelitian dokumen dan analisis yuridis Jaksa Pengacara Negara. Kesimpulan tersebut menyebut SK Kepala Dinas PMPTSP Sultra Nomor 651/DPM PTSP/XI/2020 tanggal 4 November 2020 tentang pengaktifan IUP-OP PT CSM seluas 475 hektare memiliki cacat prosedural dan cacat substansi.
SK tersebut juga dinilai tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan dan kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Dalam pendapat hukum tersebut, keputusan dimaksud dinilai masuk dalam kategori keputusan atau tindakan pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 30 Tahun 2014.
Jaksa Pengacara Negara juga menjelaskan bahwa pembatalan keputusan yang memenuhi kriteria tersebut dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan, atasan pejabat yang bersangkutan, atau melalui putusan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) UU Administrasi Pemerintahan.
Dalam hal ini, pejabat yang menetapkan SK pengaktifan IUP-OP PT CSM adalah Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pendapat hukum tersebut selanjutnya merekomendasikan agar tindak lanjut terhadap SK pengaktifan IUP-OP PT CSM seluas 475 hektare dilakukan melalui penetapan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan serta memperhatikan prinsip-prinsip AUPB.
Bahkan, Kepala Dinas PMPTSP dan Kepala Dinas ESDM Sultra disebut perlu mengambil langkah konkret guna menghindari konsekuensi hukum, baik perdata maupun pidana, atas penerbitan SK tersebut.
Hal itu lantaran SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 yang menjadi dasar penerbitan SK pengaktifan IUP-OP PT CSM seluas 475 hektare terindikasi kuat mengalami manipulasi atau pemalsuan.
Indikasi tersebut merujuk pada Surat Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Kolaka Utara Nomor 503/113/2020 tanggal 16 November 2020 tentang verifikasi IUP PT CSM. Dalam surat itu, disebutkan bahwa IUP-OP PT CSM berdasarkan SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 sebenarnya memiliki luas 20 hektare, bukan 475 hektare.
Selain itu, Surat Bupati Kolaka Utara Nomor 067/277/2021 tanggal 13 September 2021 tentang pemberitahuan dan koreksi terhadap IUP-OP PT CSM juga menyampaikan bahwa SK Bupati Kolaka Utara Nomor 540/62 Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 telah diduplikasi dan dipalsukan.
Keterangan tersebut menjadi sorotan dalam persidangan, terutama terkait proses penerbitan dan tindak lanjut SK pengaktifan IUP-OP PT CSM oleh DPMPTSP Sultra, di tengah adanya koreksi luasan izin dari Pemkab Kolaka Utara serta pendapat hukum Kejati Sultra yang menyatakan keputusan tersebut bermasalah secara prosedural dan substansi.






