Sultrapedia.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe resmi menahan mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Kabupaten Konawe berinisial LWNM bersama mantan bendahara Nakertrans berinisial SY, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana insentif tahun anggaran 2023.
Pantauan awak media di Kantor Kejari Konawe, Senin (9/11/2026), kedua tersangka terlihat keluar dari ruangan Pidana Khusus (Pidsus) dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda.
Keduanya kemudian digiring menuju kendaraan tahanan yang telah disiapkan pihak kejaksaan untuk menjalani proses penahanan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua tersangka akan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Kendari hingga proses hukum berlanjut ke persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejari Konawe, Hartanto, SH., MH., membenarkan penahanan terhadap kedua tersangka. Ia mengatakan, pihaknya telah menerima pelimpahan berkas perkara dari penyidik Polres Konawe.
Menurut Hartanto, setelah dilakukan penelitian oleh jaksa penuntut umum, berkas perkara kedua tersangka dinyatakan lengkap atau P21.
“Benar, kami telah menerima berkas perkara kedua tersangka. Dari hasil pemeriksaan berkas, keduanya telah lengkap atau P21,” ungkap Hartanto saat diwawancarai awak media.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, dugaan korupsi pengelolaan dana insentif Nakertrans Kabupaten Konawe tahun anggaran 2023 tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp400 juta.
Selain menerima pelimpahan tersangka dan berkas perkara, tim jaksa penuntut umum juga menerima barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp100 juta.
“Dalam perkara ini, tim jaksa penuntut umum juga menerima barang bukti uang Rp100 juta,” jelasnya.
Dengan dinyatakannya berkas perkara lengkap dan dilakukannya penahanan, penanganan kasus dugaan korupsi tersebut kini memasuki tahap penuntutan.
Selanjutnya, jaksa penuntut umum akan mempersiapkan pelimpahan perkara ke Pengadilan Tipikor Kendari untuk menjalani proses persidangan.
