Sultrapedia.com – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kabupaten Buton, Kamis (2/7/2026), bertempat di Aula Kantor Bupati Buton. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat melalui pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat.
Sosialisasi dihadiri oleh jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, Bupati Buton, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, kepala desa/lurah, serta perwakilan masyarakat hukum adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Buton.
Kegiatan dibuka dengan sambutan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, S.H., yang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya sosialisasi tersebut sebagai langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Selanjutnya, sambutan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Ridwan, S.SiT., C.Med. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, sekaligus mendukung terwujudnya tertib administrasi pertanahan di daerah.
Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan sertipikat tanah wakaf sebagai wujud pelayanan pertanahan kepada masyarakat serta komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas aset keagamaan.
Memasuki sesi utama, kegiatan menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat Kementerian ATR/BPN, Slameto Dwi Martono, S.H., M.H.; Ketua Tim Kerja Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Telly Dasaluti, S.Si., M.P.; serta Betty Stevera Masihin, S.E., M.Tr.I.P. dari Subdirektorat Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat Desa, Direktorat Fasilitasi LKAD, PKK, dan Posyandu.
Dalam pemaparannya, Slameto Dwi Martono menjelaskan bahwa pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat bertujuan memberikan kepastian hukum atas wilayah adat sekaligus menjadi instrumen dalam mencegah serta menyelesaikan konflik pertanahan. Proses tersebut dilakukan melalui tahapan koordinasi, sosialisasi, pengukuran dan pemetaan, permohonan hak, hingga penerbitan sertipikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sepanjang masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya masih ada, negara mengakui, menghormati, dan melindunginya. Melalui pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat, kita ingin memberikan kepastian hukum sehingga hak masyarakat adat tetap terlindungi,” ujar Slameto.
Ia menambahkan bahwa apabila masyarakat hukum adat beserta tanah ulayatnya masih memenuhi persyaratan, maka pengadministrasian dan pendaftaran menjadi langkah penting untuk mencegah sengketa pertanahan sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat.
“Jika masyarakat hukum adat beserta tanah ulayatnya masih memenuhi persyaratan, pengadministrasian dan pendaftaran menjadi langkah penting untuk mencegah sengketa pertanahan sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat. Karena itu, identifikasi harus dilakukan secara cermat agar hak masyarakat adat benar-benar terlindungi,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 memberikan pilihan kepada masyarakat hukum adat untuk melakukan pengadministrasian hingga penerbitan daftar tanah ulayat atau melanjutkannya sampai penerbitan sertipikat hak atas tanah. Pilihan tersebut sepenuhnya disesuaikan dengan kesepakatan masyarakat hukum adat, sehingga tidak terdapat kewajiban untuk langsung melakukan sertipikasi.
Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan perwakilan masyarakat hukum adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Buton. Beragam masukan dan pertanyaan disampaikan terkait mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat, proses pengadministrasian tanah ulayat, hingga perlindungan hukum terhadap wilayah adat.
Pemerintah Kabupaten Buton turut menegaskan komitmennya dalam mendukung pengakuan masyarakat hukum adat melalui penyusunan regulasi daerah, pelaksanaan verifikasi dan penetapan masyarakat hukum adat, serta berbagai kebijakan yang mendukung kemudahan administrasi, Acara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan terbangun pemahaman yang sama antara pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya pengadministrasian serta pendaftaran tanah ulayat sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat hukum adat, serta pengelolaan pertanahan yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Buton maupun Provinsi Sulawesi Tenggara.
