Sultrapedia.com – Puluhan masyarakat melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) Rabu (22/4/2026). Kedatangan puluhan massa aksi mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Bombana Ir. Burhanudin segera diperjelas.
Aksi yang didominasi mahasiswa ini berlangsung di halaman kantor Kejati Sultra. Massa menuntut transparansi dan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan yang diduga melibatkan Burhanudin saat menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra.
Sampai sekarang kasusnya tidak jelas, padahal menyangkut Kadis SDA dan Bina Marga. Jaksa yang tangani kasus Bupati Bombana harus diperiksa dan dipecat,” ujar koordinator masa aksi Andri Togala dalam orasinya
Bahkan massa menilai proses hukum berjalan lambat. Mereka mendesak Kejati Sultra segera menetapkan Burhanudin sebagai tersangka dan melakukan penahanan.
Menurut mereka, kasus tersebut telah lama bergulir sejak temuan audit, namun belum menunjukkan perkembangan signifikan. Padahal, dua orang lainnya dalam kasus yang sama sudah divonis bersalah.
“Dua tersangka sudah divonis, tapi kenapa Burhanudin masih bebas dan enak duduk di kursi pemerintahan? Ini yang bikin publik curiga,” tegasnya
Bahkan pihaknya menantang Kejati Sultra yang baru untuk tidak tebang pilih menuntaskan kasus dugaan korupsi Jembatan Cirauci II di Kabupaten Buton Utara.
Tak hanya itu, para demonstran juga mempertanyakan adanya informasi terkait surat perintah penahanan yang disebut-sebut telah beredar luas di masyarakat. Mereka meminta pihak kejaksaan memberikan klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan spekulasi publik.
Aksi sempat memanas ketika massa mencoba masuk ke area kantor Kejati. Aparat keamanan yang berjaga melakukan pengamanan ketat hingga terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan petugas.
Penyidik Kejati Sultra Arie Elvis yang menangani kasus Jembatan Cirauci II menjelaskan, bahwa tidak penetapan tersangka Burhanudin karena belum ada alat bukti yang cukup.
“Tidak ada alat bukti yang cukup,” jelas Arie
Pihak kejaksaan juga menegaskan bahwa informasi terkait surat penahanan yang beredar belum tentu benar dan perlu diverifikasi secara resmi dalam sistem internal mereka.
“Tidak ada surat itu (Penahanan Burhanudin), saya tidak tahu. Jadi kalau ada surat konfirmasi dulu sumbernya bukan dapat dari siapa-siapa lalu menjastivikasi menjadikan orang tersangka, merusak sesat namanya ini,” pungkasnya
