Sultrapedia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat koordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan untuk memperluas atau scale up Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) komoditas kakao ke Kabupaten Kolaka Utara.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi Kolaka Utara sebagai salah satu wilayah penghasil kakao terbesar di Sulawesi Tenggara.
Persiapan scale up program dibahas dalam rapat koordinasi strategis yang digelar di Learning Center Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (31/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri 43 perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk jajaran Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara yang dipimpin langsung Bupati Kolaka Utara, Drs. H. Nur Rahman Umar, M.H., Kepala Direktorat Pengembangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Winter Marbun, perwakilan Bank Indonesia Sultra, Bank Sultra, Permodalan Nasional Madani (PNM), Pegadaian, BPJS Ketenagakerjaan, serta pihak offtaker PT Comextra Majora.
Rapat dibuka Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha. Ia mengatakan, pengembangan komoditas kakao tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, langkah itu juga merupakan tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Komoditas kakao merupakan komoditas prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Setelah sebelumnya sukses mengimplementasikan PED komoditas kakao di Kabupaten Konawe Selatan, kini kami memperluas cakupannya ke Kabupaten Kolaka Utara,” ujar Bismi.
Ia menyebutkan, potensi kakao di Kolaka Utara sangat besar. Berdasarkan data yang disampaikan OJK Sultra, daerah tersebut memiliki total produksi kakao mencapai 62.260 ton per tahun dengan luas areal perkebunan sekitar 78.969 hektare.
Bismi menilai besarnya potensi tersebut perlu diikuti dengan penguatan ekosistem dari sisi pembiayaan, kelembagaan, peningkatan kualitas hingga pemasaran.
