HUKUM  

Dishub dan Polda Sultra Didesak Periksa Dugaan Penjualan Tiket Berulang di Pelabuhan Amolengu–Labuan

Sultrapedia.com – Puluhan masa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kolono Timur (HIPMAKOT) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dan hingga Polda Sultra, pada Kamis (19/11/2026).

Aksi tersebut dilakukan, buntut dugaan praktik penjualan tiket penyeberangan secara berulang, kertas nomor antrian dijadikan retribusi pas masuk serta ketidaksesuaian jumlah kendaraan dengan acuan SOP muatan kapal di Pelabuhan Penyeberangan Ferry Amolengu–Labuan, Kecamatan Kolono Timur, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

“Dugaan tersebut memunculkan indikasi adanya celah pengawasan yang berpotensi menyebabkan kebocoran penerimaan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Baubau,” ujar Koordinator aksi HIPMAKOT, Denil kepada media ini,

Kata dia. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa acuan SOP kendaraan Golongan IV sebanyak 18 unit dalam satu keberangkatan. Namun, realisasi kendaraan yang terangkut mencapai 24 unit, atau terdapat selisih enam unit.

Angka tersebut khusus kendaraan Golongan IV, tidak termasuk penumpang Golongan I maupun kendaraan Golongan II.

Sementara Kondisi ini perlu dicocokkan dengan kapasitas teknis kapal, SOP pemuatan, manifest, dan jumlah kendaraan sebenarnya.

“Dari selisih enam kendaraan tersebut pihaknya menduga inilah yang menjadi celah penjualan tiket secara berulang karena selisih enam unit itu tidak di catat di manifest muatan kapal dan tiketnya diduga di kembalikan ke loket untuk diperjualbelikan kembali kepada pengguna jasa lainnya,” bebernya

BACA JUGA :  Pertahankan Sawahnya yang Dijadikan Perkebunan Sawit PT Merbau, Warga Mowila Malah Jadi Tersangka

Dia menduga praktik tersebut melibatkan sejumlah pihak, mulai dari awak kapal KMP, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD), syahbandar, supervisor, petugas loket, pegawai hingga petugas operasional pelabuhan lainnya.

Menurutnya, dugaan penyimpangan tersebut ditemukan berdasarkan sejumlah peristiwa yang terjadi di kawasan pelabuhan. Salah satunya terjadi pada 8 Juli 2026 sekitar pukul 15.35 Wita. Saat itu, sebuah mobil pribadi memasuki kawasan Pelabuhan Amolengu–Labuan dan pemilik kendaraan mendatangi loket untuk membayar retribusi pas masuk.

Namun, menurut Denil, petugas justru memberikan kertas nomor antrean, bukan karcis retribusi pas masuk sebagaimana mestinya.

“Ini yang kami pertanyakan. Kami menduga transaksi tersebut tidak dicatat dalam laporan resmi sehingga berpotensi membuka ruang penyalahgunaan uang retribusi untuk kepentingan pribadi,” ungkap Denil.

Bahkan, pihaknya juga menyoroti peristiwa pada 27 Oktober 2026 sekitar pukul 11.00 Wita. Saat itu, sebuah mobil pikap memasuki kawasan Pelabuhan Penyeberangan Ferry Amolengu–Labuan dengan mengangkut dua unit sepeda motor.

Menurut Denil, kedua sepeda motor tersebut dikenakan tiket penyeberangan secara terpisah. Namun, pihaknya menduga tiket yang diberikan merupakan tiket yang sebelumnya telah digunakan dan diperjualbelikan kepada pengguna jasa penyeberangan lainnya.

Dugaan penyimpangan tersebut, lanjut Denil, semakin menguat setelah pihaknya mengamati mekanisme pengumpulan tiket oleh awak kapal.

BACA JUGA :  Gelar Sidang Mediasi Bersama Bank Sultra Terkait Dugaan PHK Sepihak, Hak Pekerja Belum Dikembalikan

Ia menduga sejumlah awak kapal yang bertugas mengumpulkan tiket dari pengguna jasa tidak menyobek karcis atau mengembalikan bagian tiket kepada penumpang sebagai bukti perjalanan.

Padahal, menurutnya, mekanisme tersebut penting untuk dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP), guna memastikan tiket yang telah digunakan tidak disalahgunakan atau diperjualbelikan kembali.

HIPMAKOT juga mengaku menemukan indikasi perbedaan perlakuan terhadap tiket yang dikeluarkan petugas loket. Denil menyebutkan, terdapat tiket yang dibubuhi stempel, sementara tiket lainnya tidak memiliki stempel.

“Kondisi tersebut dinilai perlu ditelusuri karena pihaknya menduga tiket tanpa stempel berpotensi dikembalikan ke loket untuk kemudian diperjualbelikan kembali kepada pengguna jasa lainnya,” terangnya

Denil menambahkan, pihaknya menduga praktik tersebut bukan baru terjadi, melainkan telah berlangsung cukup lama di lingkungan Pelabuhan Penyeberangan Amolengu–Labuan.

Atas sejumlah temuan dan dugaan tersebut, HIPMAKOT mendesak Dinas Perhubungan Provinsi Sultra dan Inspektorat Sultra segera melakukan pemeriksaan serta audit terhadap pengelolaan tiket dan retribusi di pelabuhan tersebut.

Mereka juga meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sultra melakukan penyelidikan untuk mengungkap dugaan penyimpangan tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak terkait.

Melalui aksi tersebut, HIPMAKOT berharap seluruh dugaan penyimpangan dalam pengelolaan layanan penyeberangan di Pelabuhan Amolengu–Labuan dapat diusut secara transparan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.