Sultrapedia.com – Wakapolda Sulawesi Tenggara (Sultra), Brigjen Pol Budi Hermawan, menegaskan komitmen kepolisian untuk memberantas peredaran narkoba sekaligus menekan berbagai penyakit masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Hal itu disampaikan saat menggelar pertemuan bersama elemen masyarakat di salah satu warung kopi (warkop) di Kota Kendari, Rabu (21/10/2026).
Dalam pertemuan yang turut dihadiri sejumlah Pejabat Utama (PJU) Polda Sultra itu, Budi Hermawan berdialog langsung dengan Ketua Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas) Sultra, Rusmin Abdul Gani, serta Ketua Forum Sultra Bersatu, Bisman Saranani.
Budi Hermawan menegaskan bahwa pemberantasan narkoba tidak boleh dilakukan hanya melalui operasi sesaat. Menurutnya, dibutuhkan langkah berkelanjutan dan dukungan masyarakat agar lingkungan yang selama ini menjadi perhatian dapat terbebas dari peredaran barang terlarang tersebut.
“Kita sudah berupaya membersihkan Kampung Salo. Kami terus-menerus membangun kampung itu menjadi kampung yang bersih. Jangan sampai berkembang terus menjadi Texas,” kata Wakapolda di hadapan elemen masyarakat.
Tak hanya narkoba, Wakapolda turut menyoroti peredaran minuman keras (miras) yang dinilai kerap menjadi pemicu tindak kekerasan, termasuk penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Menurutnya, penyalahgunaan alkohol dapat mengganggu kesadaran seseorang dan berujung pada tindakan yang merugikan orang-orang terdekat, termasuk pasangan dan anggota keluarga.
“Miras juga. Banyak kasus KDRT, istri dipukul. Bahkan sebaliknya, suami dibunuh gara-gara sering mabuk,” bebernya
Di sisi lain, Wakapolda turut merespons keluhan masyarakat mengenai aktivitas geng motor yang menggunakan knalpot brong dan mengganggu ketenangan warga, terutama pada malam hingga dini hari.
Menindaklanjuti laporan tersebut, ia mengaku telah memerintahkan jajarannya meningkatkan patroli malam hingga menjelang pagi. Bahkan, menurutnya, tindak lanjut itu telah mendapat respons positif dari masyarakat.
Budi Hermawan menegaskan, upaya menjaga keamanan dan ketertiban tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada kepolisian. Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor penting agar berbagai persoalan sosial dapat ditangani secara efektif.
“Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Apa yang tidak bisa, kita salurkan dan koordinasi dengan pemerintah. Setiap permasalahan nanti kita tampung, kita catat, kita telaah dan kita tindak lanjuti,” janjinya.
Ditempat yang sama, Ketua Pokdarkamtibmas Sultra, Rusmin Abdul Gani, menyampaikan apresiasi terhadap program Kapolri Polisi Bersama Masyarakat yang dinilainya mampu membangun hubungan lebih terbuka antara kepolisian dan masyarakat.
“Jujur Pak Jenderal, setelah Pak Kapolri menyampaikan program ‘Polisi Bersama Masyarakat’, ini otomatis membuming dan menjadi spirit. Karena selama ini kesan polisi eksklusif, tapi begitu ada program ini, kesannya inklusif,” ungkap Rusmin.
Ia menjelaskan, Pokdarkamtibmas merupakan mitra kepolisian yang memiliki kepengurusan hingga tingkat resor. Organisasi tersebut diharapkan dapat berperan lebih optimal dalam membantu menjaga keamanan dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada aparat penegak hukum.
Pertemuan itu turut melibatkan sejumlah elemen masyarakat, mulai dari perwakilan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), pemerhati pertambangan, tokoh pertanian, hingga tokoh pemuda.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut bertujuan agar persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan dapat disampaikan secara langsung kepada pimpinan Polda Sultra.
“Polda Sultra, Kopdar Kantibmas ini adalah jembatan masyarakat kepada kepolisian untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Mohon maaf Pak Jenderal, sebentar kita lebih agak terbuka, karena sekarang polisi sudah bersama masyarakat. Jadi apapun keluhan masyarakat harus kita sama-sama dengarkan,” tegasnya.
Rusmin berharap, melalui program Polisi Bersama Masyarakat, sinergi antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat. Dengan demikian, berbagai persoalan kamtibmas dapat ditangani melalui komunikasi, koordinasi, dan tindak lanjut yang nyata.
