Beredar Kabar Kades Waworano Konsel Diamankan, Dugaan Korupsi Dana Desa ?

 

Sultrapedia.com – Kepala Desa (Kades) Waworano, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), inisial SU dikabarkan diamankan oleh Kejaksaan.

Berdasarkan informasi yang diterima media ini, bahwa SU telah diamankan sudah 1 minggu oleh Kejaksaan.

“Sudah 1 minggu di amankan. Bahkan informasi saya dapat dengan kendaraannya juga di amankan,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya, pada Minggu (22/11/2026).

Tak hanya Itu, berdasarkan informasi bahwa gaji aparat desa selama 6 bulan juga belum di bayarkan.

“Dan tenyata sudah 6 bulan mi da tidak gaji aparat desa nya,” ungkap dia.

Hingga saat ini belum diketahui pasti apakah penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dana desa ataupun kasus lainnya. Bahkan pihak Kejaksaan Tinggi saat di konfirmasi belum memberikan respon.

Perlu diketahui sebelumnya, pada tanggal 11 February 2026, Kejati Sultra Pernah didesak periksa Kades Waworano inisial SU terkait dugaan tindak pidana korupsi yang bersifat fiktif dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2021–2025 dengan total anggaran sekitar Rp3,52 miliar

Desakan tersebut datang HMI MPO Konsel yang menilai indikasi indikasi nomenklatur kegiatan, pos keadaan mendesak/darurat bernilai besar, serta belanja bantuan perikanan/pertanian ratusan juta rupiah per tahun yang terbukti diuji realisasi fisik dan penerima manfaatnya di lapangan.

BACA JUGA :  Perusda Kolaka Dilaporkan ke Kejati, Pekat IB Beber Uang KSO Masuk ke Rekening Mertua dan Ponakan Direktur

Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kegiatan fiktif, mark-up, atau penyimpangan yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Atas dasar itu, kami mendesak Kejati Sultra segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, memeriksa oknum Kepala Desa Waworano beserta pihak terkait, melakukan audit investigatif, serta membuka seluruh dokumen APBDes, RAB, SPJ, dan bukti serah-terima kegiatan kepada publik,” tegas Indra melansir gardatipikornews.com

Bahkan pihaknya juga menemukan pola fluktuasi nomenklatur kegiatan dalam satu tahun anggaran, seperti pada pos PAUD, Posyandu, operasional pemerintah desa, serta pembinaan lembaga adat.

Pengulangan ini menimbulkan kesimpulan pemecahan kegiatan (splitting) atau pencampuran anggaran untuk item yang sama tanpa kejelasan indikator capaian (output) dan manfaat (outcome) yang diukur bagi masyarakat.

Selain itu, pos “Keadaan Mendesak/Darurat” muncul dengan nilai signifikan pada anggaran beberapa tahun, namun penjelasan masyarakat mengenai urgensi, penerima manfaat, dan bukti realisasi kegiatan dinilai minimal.

Pihaknya juga menyoroti besarnya belanja bantuan perikanan dan peningkatan produksi tanaman pangan yang mencapai ratusan juta rupiah per tahun.

Di lapangan, masih banyak nelayan dan petani yang mengaku tidak pernah menerima bantuan sebagaimana tercantum dalam dokumen anggaran.

BACA JUGA :  Dinilai Rasis dan Sering Buat Gaduh, Gubernur Diminta Copot Kadis Kominfo Sultra Ridwan Badallah

Hal ini menimbulkan dugaan adanya kegiatan fiktif, mark-up pengadaan, atau penyaluran yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, HMI MPO Konsel mendesak dilakukan verifikasi lapangan keseluruhan dengan kesesuaian data penerima manfaat, bukti serah terima, spesifikasi barang, hingga keberadaan fisik aset yang dibiayai Dana Desa.

Selain persoalan fisik kegiatan, aspek administrasi juga menjadi sorotan. Dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban seperti APBDes, RAB, SPJ, kontrak pengadaan, dan berita acara serah terima dinilai belum dipublikasikan secara memadai kepada masyarakat.

Padahal, pengelolaan Dana Desa menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga. Minimnya keterbukaan informasi membuka terjadinya ruang praktik penyimpangan yang merugikan keuangan negara dan masyarakat desa.

“Atas dasar temuan awal berdasarkan data penyaluran dan indikasi lapangan tersebut, kami mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap oknum Kepala Desa Waworano beserta pihak-pihak terkait. Kami juga meminta audit investigatif oleh Inspektorat Daerah dan koordinasi dengan BPK untuk menelusuri aliran dana, menguji kewajaran harga, serta memastikan seluruh kegiatan benar-benar terlaksana dan bermanfaat bagi warga,” tegas Indra.