HUKUM  

Pembelaan Kadis Kominfo terhadap Kedekatan Tersangka AK dan ASR serta Aktivitas di PT TMS Dinilai sebagai Upaya Pengaburan Fakta

Sultrapedia.com – Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HAMI Sulawesi Tenggara (Sultra), Andre Darmawan, menanggapi pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sultra, Andi Syahrir, terkait foto pertemuan Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR) dengan Arif Kurniawan (AK), yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola nikel, Senin (23/11/2026).

Andre menilai, klarifikasi yang disampaikan Kadis Kominfo justru terkesan sebagai bentuk pembelaan yang tidak sesuai dengan fakta.

Menurutnya, terdapat sejumlah informasi penting yang perlu diluruskan, khususnya mengenai hubungan ASR dengan Arif Kurniawan serta aktivitas pertambangan PT Tonia Mitra Sejahtera (TMS).

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra melalui Kadis Kominfo memberikan tanggapan atas beredarnya foto yang memperlihatkan pertemuan antara ASR dan Arif Kurniawan di sebuah restoran.

Dalam foto tersebut, keduanya terlihat duduk berhadapan. Turut terlihat Ketua Gerindra Sultra sekaligus keponakan ASR, Andi Adi Aksar, yang sedang makan bersama.

Andi Syahrir tidak membantah bahwa pertemuan tersebut memang pernah terjadi. Namun, ia menjelaskan bahwa foto itu merupakan dokumentasi lama, ketika ASR masih menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda), sementara Arif Kurniawan saat itu berprofesi sebagai trader komoditas yang mewakili Glencore.

“Foto yang beredar di media sosial pertemuan antara Arif Kurniawan dengan Bapak Andi Sumangerukka, foto itu adalah foto lampau ketika beliau masih menjabat sebagai Kabinda dan Arif Kurniawan kala itu menjadi trader komoditas yang mewakili Glencore. Sebagai Kabinda beliau bisa bertemu dengan siapapun,” ujar Andi Syahrir beberapa waktu lalu dalam video yang diunggah Kominfo.

Lebih lanjut, Andi Syahrir menyebut ASR mulai menjabat sebagai Gubernur Sultra sejak 2025. Ia juga menyatakan bahwa ASR beserta keluarganya tidak lagi memiliki keterkaitan dengan PT TMS.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bagian dari komitmen ASR dalam menjaga integritas dan menghindari potensi konflik kepentingan selama menjabat sebagai gubernur.

Namun, penjelasan tersebut mendapat tanggapan dari Andre Darmawan. Ia menilai klarifikasi Kadis Kominfo tidak cukup menjawab substansi persoalan, terutama menyangkut dugaan keterkaitan ASR, keluarganya, dan Arif Kurniawan dengan aktivitas pertambangan PT TMS.

BACA JUGA :  Nama Eks Kapolda Sultra Irjen Merdisyam Disebut Dalam Sidang Dugaan Penipuan Ore Nikel 80 Ribu MT PT MBS

Andre mengatakan, dari klarifikasi yang disampaikan, setidaknya terdapat dua hal penting yang perlu menjadi perhatian publik.

Pertama, terkait hubungan ASR dengan Arif Kurniawan. Menurut Andre, penjelasan Kadis Kominfo justru mengonfirmasi bahwa keduanya memang saling mengenal dan pernah memiliki hubungan komunikasi.

“Pertama, bahwa Kadis Kominfo mengakui Andi Sumangerukka kenal dengan Bapak Arif Kurniawan. Walaupun alasannya disampaikan bahwa pada saat itu Pak ASR sebagai Kepala BIN bertemu dengan Arif Kurniawan sebagai trader, dan katanya siapa pun bisa saling bertemu. Tapi poin yang kita catat bahwa memang mereka kenal dan cukup dekat,” ujar Andre.

Kedua, Andre menyoroti pernyataan Kadis Kominfo yang menyebut ASR dan keluarganya sudah tidak memiliki keterkaitan dengan PT TMS sejak 2024.

Ia menilai penjelasan tersebut berpotensi mengaburkan persoalan utama, yakni aktivitas pertambangan yang diduga tetap berlangsung meskipun terjadi perubahan kepemilikan saham.

Andre menjelaskan, berdasarkan informasi yang dimilikinya, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menjatuhkan denda kepada PT TMS karena dugaan pembukaan lahan sekitar 174 hektare di kawasan hutan lindung tanpa izin. Aktivitas tersebut, kata dia, berlangsung sejak 2019 hingga 2025.

Ia menduga aktivitas pertambangan tersebut melibatkan kelompok ASR melalui anggota keluarganya, yakni istri dan anaknya, bersama Arif Kurniawan.

“Dari 2019 sampai 2025, diperkirakan jumlah material yang ditambang dari lokasi tersebut bisa mencapai sekitar 14 hingga 16 juta metrik ton,” ungkapnya.

Terkait perubahan kepemilikan saham pada 2024, Andre menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi setelah adanya putusan perkara perdata yang memenangkan pihak yang disebutnya sebagai pemilik asli perusahaan.

Ia menduga penguasaan perusahaan sebelumnya dilakukan melalui dugaan pemalsuan akta. Menurutnya, melalui proses hukum pidana dan perdata, kepemilikan perusahaan kemudian dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Namun, Andre mempertanyakan apakah setelah putusan tersebut pihak pemilik asli benar-benar mengambil alih dan menjalankan aktivitas pertambangan.

BACA JUGA :  Jelang Pilkada, Baliho Bakal Calon Wali Kota Kendari Hendrawan Sumus Gia Dicuri dan Dirusak OTK

“Faktanya, menurut informasi yang kami miliki, aktivitas pertambangan pada 2024 tetap dilakukan oleh kelompok ASR dan Arif Kurniawan. Ini bisa dilihat dari data Minerba One Data Indonesia (MODI), yang menurut kami masih mencatat perusahaan milik Arif Kurniawan dan ASR sebagai pihak yang terkait dalam struktur perusahaan. Bahkan, jajaran direksi yang tercatat juga disebut merupakan orang-orang kepercayaan mereka,” jelasnya.

Andre juga menyinggung penerbitan surat penghentian operasional dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan PT TMS pada 2026.

Menurutnya, surat tersebut masih diterbitkan oleh jajaran direksi yang disebut memiliki kedekatan dengan kelompok ASR dan Arif Kurniawan.

Salah satu nama yang disorot adalah Syam Alif, yang diklaim Andre sebagai orang kepercayaan kelompok tersebut.

Atas dasar itu, Andre menilai perubahan kepemilikan saham secara administratif pada 2024 tidak serta-merta membuktikan bahwa kelompok sebelumnya telah kehilangan kendali atas aktivitas operasional perusahaan.

Ia juga menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dilihat berdasarkan fakta penguasaan perusahaan dan aktivitas pertambangan di lapangan, bukan hanya berdasarkan penjelasan mengenai perubahan kepemilikan saham.

“Jadi, ini yang ingin kami klarifikasi. Apa yang disampaikan Kadis Kominfo merupakan bentuk pembelaan yang tidak sesuai dengan fakta. Persoalan ini tidak cukup dijelaskan hanya dengan menyebut bahwa kepemilikan saham telah berubah pada 2024. Yang harus dilihat adalah siapa yang sebenarnya menguasai dan menjalankan aktivitas pertambangan hingga 2026,” tegas Andre.

Andre berharap persoalan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka dan berdasarkan dokumen serta fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, publik berhak mendapatkan informasi yang utuh mengenai hubungan para pihak yang disebut serta aktivitas pertambangan PT TMS.

Ia menegaskan, klarifikasi pemerintah seharusnya menjawab substansi persoalan, bukan sekadar memberikan pembelaan yang berpotensi menimbulkan kesan bahwa persoalan telah selesai hanya karena adanya perubahan kepemilikan saham.

“Jadi ini yang kita ingin klarifikasi bahwa apa yang disampaikan oleh Kadis Kominfo itu merupakan bentuk pembelaan yang tidak sesuai dengan fakta,” pungkasnya

Penulis: Red