Sultrapedia.com – Penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Puao, Kecamatan Angata, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra), memicu reaksi warga. Mereka memblokade jalan poros Motaha-Kendari hingga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh total, Jumat (23/10/2026).
Aksi tersebut dipicu keputusan Pemerintah Daerah (Pemda) Konsel yang menunda pelaksanaan Pilkades Puao. Pemilihan yang semula dijadwalkan berlangsung bersama sejumlah desa lainnya itu rencananya digelar pada Sabtu (24/10/2026).
Camat Angata, Al Asmin, membenarkan adanya aksi pemblokiran jalan di wilayah Desa Puao. Menurutnya, aksi tersebut berlangsung sejak menjelang Magrib dan masih berlanjut hingga malam hari.
“Benar, sebelum magrib warga blokir jalan, dan sampai saat ini,” kata dia kepada awak media ini.
Al Asmin menjelaskan, penundaan Pilkades berawal dari polemik penetapan daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak disepakati oleh salah satu calon kepala desa (cakades).
Dalam pelaksanaan Pilkades kali ini, pemilihan dilakukan untuk meneruskan masa jabatan kepala desa sebelumnya yang memilih mengundurkan diri. Dengan mekanisme tersebut, pemilih yang berhak menyalurkan suara hanya berasal dari unsur aparat desa dan kelompok tani.
Persoalan muncul ketika salah satu cakades menolak kelompok tani yang dibentuk menjelang pelaksanaan Pilkades untuk dimasukkan dalam DPT. Kandidat tersebut menginginkan agar hanya kelompok tani yang dibentuk oleh kepala desa sebelumnya yang dapat menjadi pemilih.
Di sisi lain, cakades lainnya menghendaki agar proses pemilihan tetap mengacu pada DPT yang telah ditetapkan.
“Dari versi salah satu calon desa, terima saja tiga kelompk tersebut, tapi salah satu calon desa lain menolak, harus sesuai kelompok tani yang dibentuk Kades lama, dan kelompok tani bentukkan Pj Kades tidak boleh diikutkan dalam pemilihan. Nah inilah awal polemiknya,” tutur dia.
Pemda Konsel sebelumnya telah berupaya memediasi kedua belah pihak agar perselisihan tersebut tidak menghambat pelaksanaan Pilkades sesuai jadwal. Namun, upaya penyelesaian itu belum membuahkan kesepakatan.
Kondisi tersebut membuat Pemda Konsel memutuskan menunda sementara Pilkades Puao. Keputusan itu kemudian memicu reaksi warga hingga berujung pada pemblokiran jalan poros Motaha-Kendari.
“Karena mediasi mental, tidak ada titik temu sehingga Pemda Konsel menunda Pilkades Puao untuk sementara waktu. Sehingga dengan penundaan ini menimbulkan reaksi dari warga, dan terjadilah memblokiran jalan,” jelas Al Asmin.
Lebih lanjut, Al Asmin mengatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel sedang menuju lokasi pemblokiran untuk berupaya menyelesaikan persoalan yang terjadi.
“Pak Sekda sedang menuju ke TKP, semoga ada titik temu,” tukasnya.
