Sultrapedia.com – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara, Achmad, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan yang diselenggarakan pada Kamis (12/11/2026). Kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.
Dalam arahannya, Menteri Nusron Wahid menyampaikan dua rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan.
Pertama, penyelenggaraan rapat koordinasi secara berjenjang hingga tingkat kabupaten/kota dengan melibatkan kepala desa serta petugas pembuat surat keterangan di masing-masing desa. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan sekaligus mencegah potensi permasalahan pertanahan sejak tingkat paling bawah.
Kedua, Menteri Nusron merekomendasikan agar kejahatan alih fungsi lahan turut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat koordinasi. Hal tersebut menjadi perhatian penting mengingat praktik alih fungsi lahan yang tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan persoalan hukum serta berdampak pada kepentingan masyarakat.
Rakor tersebut secara resmi dibuka melalui prosesi pemukulan gong oleh Menteri Nusron Wahid. Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyerahkan piagam penghargaan sekaligus menyematkan pin emas kepada 12 perwakilan penerima penghargaan.
Pemberian penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan dalam menyelesaikan target operasi utama dan target operasi tambahan tindak pidana pertanahan. Penghargaan ini sekaligus menjadi pengakuan atas sinergi, kerja keras, dan komitmen jajaran dalam memberantas berbagai praktik kejahatan di bidang pertanahan.
Melalui keikutsertaan dalam Rakor nasional ini, Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, kolaborasi, serta langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan.
Komitmen tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai praktik kejahatan pertanahan. Dengan sinergi dan kerja sama lintas sektor, upaya menciptakan tata kelola pertanahan yang tertib, aman, dan berkeadilan dapat terus ditingkatkan.






