RAGAM  

Kakanwil BPN Sultra Pimpin Rapat Identifikasi Aset Tanah TNI, Percepat Pensertipikatan Hak Pakai di Sulawesi Tenggara

Sultrapedia.com – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara, Achmad, memimpin rapat pembahasan hasil identifikasi terkait permohonan pensertipikatan Hak Pakai atas aset tanah milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (16/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Kakanwil BPN Sultra didampingi Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, serta Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kegiatan ini juga diikuti oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Baubau, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Konawe Selatan.

BACA JUGA :  Dinyatakan Hilang Selama 3 Hari, Seorang Nelayan di Konsel Ditemukan Meninggal

Rapat tersebut membahas hasil identifikasi terhadap bidang-bidang tanah yang menjadi aset TNI sebagai bagian dari upaya percepatan pensertipikatan Hak Pakai. Langkah ini sekaligus bertujuan memastikan kejelasan status hukum dan administrasi aset tanah negara yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.

Dalam pembahasan tersebut, masing-masing Kantor Pertanahan menyampaikan hasil identifikasi di wilayah kerjanya, meliputi kondisi bidang tanah, kelengkapan data fisik dan yuridis, serta berbagai aspek yang perlu menjadi perhatian dalam proses pensertipikatan.

Kakanwil BPN Sultra menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Kantor Wilayah dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota agar proses identifikasi dan pensertipikatan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA :  KUPP Molawe Buka Layanan Aduan 24 Jam untuk Masyarakat

Melalui rapat ini, diharapkan dapat dirumuskan langkah-langkah tindak lanjut yang konkret dalam menyelesaikan proses pensertipikatan Hak Pakai atas aset tanah TNI di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Kanwil BPN Sultra dalam mendukung tertib administrasi pertanahan, memberikan kepastian hukum atas aset negara, serta memastikan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pertahanan dan keamanan memiliki landasan hukum yang jelas.