RAGAM  

Andi Ajak Semua Pihak Hindari Narasi Sepihak : Kembali Pada Sejarah Penempatan dan Bukti

 

Sultrapedia.com — Dinamika sengketa lahan di wilayah Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) Sulawesi Tenggaran(Sultra) terus memantik beragam respons di tengah masyarakat, mulai dari perdebatan batas dan penamaan wilayah, isu tumpang tindih sertifikat, gugatan perdata, hingga langkah penyidikan pidana yang tengah berjalan.

Menyikapi situasi tersebut, Andi selaku juru bicara yang mendapat mandat secara kolektif dari warga transmigrasi Landono mengajak seluruh pihak untuk menghindari narasi sepihak serta mengembalikan pembahasan pada sejarah penempatan, dasar ketetapan transmigrasi era Orde Baru, dan bukti-bukti nyata di lapangan.

Andi menegaskan bahwa dirinya tidak berbicara dengan latar belakang pendidikan hukum maupun gelar akademik tertentu, melainkan semata-mata melihat dan menganalisis persoalan berdasarkan hati nurani serta bukti-bukti yang dimiliki.

Menurutnya, memahami program transmigrasi era Orde Baru—yang dijalankan secara terstruktur melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) sejak 1969 dengan pijakan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan UU Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi—sangat penting agar pembacaan perkara di daerah, termasuk Sulawesi Tenggara, tidak keliru atau sesat arah.

Ia menyoroti bahwa para peserta transmigrasi di wilayah Landono ditempatkan pada kurun waktu 1971–1972, dan baru pada tahun 1982 diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) secara kolektif. Rentang waktu sekitar sepuluh tahun antara masa penempatan hingga penerbitan SHM secara kolektif tersebut, menurut Andi, menjadi indikator historis penting bahwa pada masa itu tidak terjadi keributan maupun kendala dari warga lokal setempat terhadap penempatan dan penguasaan lahan tersebut.

Dalam kerangka kebijakan masa itu, negara mencadangkan tanah negara bebas atau melepaskan kawasan hutan menjadi Hak Pengelolaan (HPL) Departemen Transmigrasi sebelum dibagikan menjadi kapling pekarangan dan lahan usaha, yang awalnya ditempati dengan status Hak Pakai selama masa pembinaan hingga ditingkatkan menjadi SHM.

BACA JUGA :  Beda Fungsi dan Kegunaan, Pahami Perbedaan Pengecekan Sertipikat dan SKPT

“Sejarah juga mencatat bahwa penataan hak warga lokal pada masa program berjalan memiliki mekanisme seperti ganti rugi tanam tumbuh, pengeluaran lahan (enclave), maupun keikutsertaan sebagai transmigran lokal (translok), sehingga jika saat itu terdapat keberatan mendasar, penerbitan SHM kolektif tahun 1982 tentu tidak akan berlangsung tanpa sanggahan,” ungkapnya pada Minggu (22/11/2026).

Terkait munculnya terbitan dokumen atau kepemilikan baru seperti Surat Keterangan Tanah (SKT) maupun sertifikat program Prona di atas lahan transmigrasi yang telah memiliki SHM pada tahun-tahun belakangan, Andi menilai hal tersebut bukan kesalahan warga transmigrasi.

Ia memandang fenomena itu sebagai kelalaian dalam tata kelola dan pengawasan administrasi oleh pihak berwenang, baik instansi pertanahan maupun pemerintah setempat, sementara warga transmigrasi selama ini hanya patuh mengikuti program negara.

“Saya ini tidak memiliki dasar pendidikan hukum maupun gelar akademik. Saya melihat dan menganalisa persoalan ini berangkat dari hati nurani dan bukti-bukti yang kami miliki. Warga transmigrasi Landono ini penempatannya tahun 1971 sampai 1972, lalu tahun 1982 baru terbit SHM secara kolektif. Ada jeda waktu sepuluh tahun yang begitu panjang tanpa keributan, yang menandakan di zaman itu tidak ada kendala dengan warga lokal,” bebernya

Di satu sisi, rilis hasil lapangan BPN yang memuat nomor bidang, nomor SHM, dan kejelasan tumpang tindih sertifikat, ditambah keterangan dinas transmigrasi bahwa lahan tersebut merupakan lahan transmigrasi, menjadi bukti yang sangat jelas.

BACA JUGA :  Basarnas Kendari Evakuasi Seorang Warga Yang Tewas Dalam Sumur

“Di sisi lain, setiap pihak yang memiliki keberatan atau gugatan juga tetap berhak menempuh jalurnya masing-masing,” terang Andi.

Lebih jauh, Andi menyoroti aspek kemanusiaan di balik langkah warga transmigrasi yang melapor ke pihak berwajib. Menurutnya, mereka adalah warga yang didatangkan oleh negara, yang di daerah asalnya sudah tidak lagi memiliki sisa lahan atau tumpuan hidup, lalu diberi hak SHM, namun belakangan justru menghadapi klaim sepihak, tuntutan pembayaran atas bidang yang telah mereka miliki, serta berbagai skema dari pihak pengklaim.

“Kalau kita lihat dari sudut hati nurani kemanusiaan, mereka ini didatangkan negara, sudah tidak ada lagi sisa di tempat asalnya, lalu diberikan hak SHM. Lalu belakangan diklaim sepihak, disuruh membayar atas bidang yang mereka miliki, dengan berbagai skema yang dilakukan pihak pengklaim. Terbitnya SKT dan sertifikat Prona di atas lahan yang sudah ber-SHM itu bukan salah warga transmigrasi yang hanya patuh pada program negara, melainkan bentuk kelalaian pihak berwenang maupun pemerintah setempat. Namun dalam proses hukum yang berjalan, kami tetap menghormati setiap jalur—baik penyidikan pidana, gugatan perdata, maupun mekanisme seperti praperadilan atau pengaduan ke Propam—agar semua diuji secara terbuka dan adil,” katanya.

Andi berharap kejelasan data bidang, nomor SHM, surat ukur, serta riwayat ketetapan transmigrasi terus dijaga agar kepastian hukum bagi pemegang hak transmigrasi maupun keadilan bagi seluruh pihak yang berperkara dapat terjaga secara berimbang.