Sultrapedia.com – Perusahaan tambang PT Sumber Bumi Putera (SBP) yang beroperasi di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra) tercatat melakukan aktivitas di kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1217/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2021 tentang data dam Informasi kegiatan usaha yang telah terbangun dan kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang Kehutanan Tahap III (Tiga).
Dalam keputusan ini, PT SBP termasuk di antara 140 perusahaan yang diwajibkan menyelesaikan pelanggaran administratif melalui mekanisme pembayaran denda Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pemanfaatan Kawasan Hutan (PPKH).
Ketentuan ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law.
Plt Biro Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Maman Kusnandar melalui surat keputusan tersebut mewajibkan perusahaan untuk mengikuti penyelesaian pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 110 B.
Ketentuan ini menetapkan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau penerapan paksaan oleh pemerintah bagi pelaku usaha yang melakukan aktivitas di kawasan hutan tanpa izin sebelum 2 November 2020.
Namun, pengecualian diberikan kepada individu yang tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan selama minimal lima tahun dan mengelola lahan maksimal lima hektare.
Bagi kategori ini, pelanggaran diselesaikan melalui penataan kawasan hutan, bukan dengan sanksi administratif.
Untuk menindaklanjuti berbagai pelanggaran tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025.
Satgas ini berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan, dengan komposisi kepemimpinan antara lain Menteri Pertahanan sebagai ketua, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) sebagai pelaksana, serta perwakilan dari Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri.
Selain persoalan kehutanan, rekam jejak PT SBP juga menunjukkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik perusahaan tersebut sempat dicabut oleh pemerintah.
Namun berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tenggara pada 2025, PT SBP tetap memperoleh kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebanyak 800.000 metrik ton (MT)
