OJK Sultra Terus Targetkan Literasi Keuangan ke Masyarakat Muna dan Mubar

Sultrapedia.com – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan edukasi keuangan yang ditujukan khusus bagi masyarakat desa, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pada 11 Januari 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk mencapai target literasi dan inklusi keuangan
sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045.

Hal ini juga sejalan dengan upaya peningkatan inklusi keuangan yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam mendukung Asta Cita Pemerintah.

Kegiatan edukasi yang berlangsung selama tiga hari, pada tanggal 8 hingga 10 Januari 2026, merupakan bagian dari implementasi program Gerakan Nasional
Cerdas Keuangan (Gencarkan) sebagai upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata, peningkatan pemahaman risiko, serta
perluasan akses terhadap layanan keuangan yang aman dan diawasi OJK.

BACA JUGA :  Jangkar Sultra Soroti PJ Gubernur Sultra, Dinilai Tak Mampu Kendalikan Inflasi

Edukasi ini dilaksanakan di lima desa, yaitu Bangkali Barat, Katobu, Duruka, dan Lohia di Kabupaten Muna serta Desa Kusambi di Kabupaten Muna Barat, dengan total peserta mencapai 366 orang yang diikuti oleh masyarakat desa, khususnya kelompok petani, nelayan dan ibu rumah tangga, pelaku UMKM, aparatur desa,
tokoh masyarakat di wilayah 3T.

BACA JUGA :  Pemerintah Batasi Promo Gratis Ongkir 3 Hari Dalam Sebulan, Berikut Alasannya

Kepala OJK Sulawesi Tenggara, dalam sambutan yang disampaikan oleh Kepala Bagian PEPK dan LMSt OJK Sultra, Indra Natsir Dahlan, menyampaikan harapan
agar edukasi keuangan dapat tersebar secara merata ke seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki keterampilan dalam memanfaatkan layanan keuangan secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Tantangan utama di wilayah pedesaan masih meliputi keterbatasan akses informasi, maraknya pinjaman online ilegal, rendahnya pemahaman perencanaan keuangan, serta meningkatnya modus penipuan yang berkedok investasi,” katanya

Penulis: Erik Lerihardika