Sultrapedia.com – Kedatangan sejumlah simpatisan Ridwan Bae di kantor Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, bukan merupakan aksi premanisme, melainkan bentuk solidaritas masyarakat yang meminta klarifikasi atas pernyataan yang dinilai merendahkan politikus senior Partai Golkar, pada Rabu (28/10/2026).
Koordinator aksi, Nukman, menegaskan bahwa kedatangan mereka bertujuan mengonfirmasi pernyataan Ridwan Badallah yang dinilai tidak etis terhadap Ridwan Bae, termasuk menyebutnya sebagai pencuri jati.
“Kita datang di sini untuk mengonfirmasi pernyataan-pernyataan Ridwan Badallah yang menyatakan kebodohan berpikir, ketololan berpikir, dia katakan Ridwan Bae pencuri jati, di mana kau lihat,” tegas Nukman.
Menurutnya, masyarakat yang hadir ingin meminta penjelasan secara langsung mengenai dasar pernyataan tersebut. Mereka menilai ucapan yang dilontarkan kepada Ridwan Bae perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Suasana di kantor Kadispar Sultra sempat menjadi perhatian ketika Ridwan Badallah dikelilingi sejumlah warga Kota Kendari saat tengah mengikuti rapat virtual atau Zoom Meeting bersama beberapa aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pariwisata Sultra.
Dalam situasi tersebut, Ridwan Badallah diminta memberikan klarifikasi sekaligus menarik pernyataannya yang dinilai merendahkan Ridwan Bae.
Ridwan Badallah juga menyampaikan permohonan maaf kepada Ridwan Bae atas pernyataannya yang dianggap merendahkan, bahkan dinilai mencaci maki politikus senior Partai Golkar tersebut.
Nukman kembali menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas masyarakat terhadap Ridwan Bae.
Ia menilai, langkah meminta klarifikasi perlu dilakukan untuk mendapatkan penjelasan atas pernyataan yang menjadi persoalan.
Ia berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui klarifikasi dan sikap saling menghormati, sehingga tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
Aksi tersebut, menurut koordinator aksi, merupakan upaya meminta pertanggungjawaban atas pernyataan yang dipersoalkan, bukan tindakan premanisme.
