Sultrapedia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan Industri Jasa Keuangan (IJK) memperkuat pengembangan ekonomi daerah melalui Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) komoditas unggulan kakao.
Penguatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) perluasan akses keuangan bagi petani kakao yang digelar di Aula Kantor Bupati Kolaka Utara, Rabu (30/9/2026).
Rangkaian kegiatan telah dimulai sehari sebelumnya melalui edukasi keuangan yang diikuti 53 petani kakao. Sementara pada acara penandatanganan MoU, sebanyak 56 petani turut hadir.
Program ini diarahkan untuk membangun ekosistem kakao dari hulu hingga hilir melalui konsep close loop, mulai dari pendampingan budidaya, akses pembiayaan, perlindungan sosial dan asuransi hingga kepastian pasar melalui pihak offtaker.
Kolaka Utara sendiri merupakan salah satu sentra utama produksi kakao di Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data Statistik Perkebunan, luas areal perkebunan kakao di daerah tersebut mencapai 78.969 hektare dengan produksi sekitar 62.260 ton per tahun.
Produksi tersebut menyumbang sekitar 61 persen dari total produksi kakao Sulawesi Tenggara dan melibatkan sedikitnya 28.784 keluarga petani.
Namun, besarnya potensi tersebut masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti keterbatasan akses pembiayaan formal, risiko gagal panen akibat faktor cuaca, serta ketergantungan sebagian petani terhadap pinjaman tidak resmi.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan program PED Komoditas Kakao dirancang agar petani tidak berjalan sendiri dalam mengembangkan usahanya.
Menurutnya, melalui ekosistem close loop, petani akan mendapatkan pendampingan teknis, akses pembiayaan yang disesuaikan dengan siklus panen, perlindungan melalui jaminan sosial dan asuransi, serta kepastian penyerapan hasil panen.
“Ukuran keberhasilan kita bukanlah seberapa banyak tanda tangan yang dibubuhkan hari ini, tetapi bagaimana kondisi kebun menjadi jauh lebih produktif dan dompet para petani menjadi lebih tebal pada tahun-tahun mendatang,” kata Bismi.
Ia menegaskan, MoU tersebut bukan menjadi akhir dari program, melainkan awal dari komitmen bersama untuk meningkatkan kesejahteraan petani kakao di Kolaka Utara.
Bismi juga mengingatkan agar pembiayaan produktif yang diberikan kepada petani benar-benar digunakan untuk kebutuhan usaha tani.
Penyaluran pembiayaan, kata dia, perlu diarahkan langsung kepada penyedia sarana produksi pertanian untuk mencegah penyalahgunaan dana atau side streaming.
“Nota Kesepahaman ini bukanlah garis finis, melainkan sebuah garis start dari komitmen panjang kita bersama untuk memajukan kesejahteraan petani kakao di Kolaka Utara,” tegasnya.
