Sultrapedia.com – Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni, bantah terkait kabar yang menyebut Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bantahan tersebut disampaikan saat melakukan konferensi pers yang digelar di Hotel Claro, Makassar, Kamis (7/8/2025).
Dia menyebut, saat OTT berlangsung, Abdul Azis justru tengah menghadiri agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem bersamanya.
“Nah, dengan ini kami menyampaikan bahwa Abdul Aziz ada di sebelah saya. Kiranya teman-teman pahami bahwa OTT itu adalah kejadian di mana pada satu tempat terjadi tindak pidana. Itu yang dinamai oleh KPK sebagai OTT. Tapi, berita yang disampaikan pak Johanis Tanak tidak benar. Abdul Aziz ada di sebelah saya dan sedang mengikuti Rakernas Partai NasDem di Makassar,” ujar Ahmad Sahroni,
Untuk itu, pihaknya menyayangkan adanya berita yang seolah-olah menyatakan Bupati Koltim tertangkap tangan, padahal nyatanya yang bersangkutan sedang mengikuti Rakernas di Makassar.
“Kita menghormati hukum, karena asas praduga tak bersalah itu sangat normal. Tapi kalau sudah memberitakan hal yang tidak ada menjadi seolah-olah ada, itu menjadi satu pertanyaan. Kenapa kita mesti jadikan drama dalam proses penegakan hukum?. Sangat disayangkan kalau akhirnya drama ini dimainkan oleh produk yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya seperti apa,” terangnya
Dijelaskan, jika Bupati Koltim menjadi target penegakan hukum. Harusnya penegak hukum memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan, dalam proses penyelidikan atau dalam proses tindak pidana yang dikategorikan memiliki unsur yang bisa menyebabkan yang bersangkutan dijerat. Itu adalah asas dalam proses hukum tindak pidana.
“Saya juga kaget sebenarnya. Saat baru sampai, saya melihat berita bahwa ada kader NasDem yang tertangkap OTT, katanya di salah satu restoran di Makassar. Tapi pas saya tiba di hotel dan kebetulan bertemu langsung dengan yang bersangkutan, saya langsung bertanya
Dia mengingatkan agar penegakan hukum tak dijadikan panggung drama.
“Penegakan hukum jangan didramatisasi. Kita hormati proses hukum, tapi informasi harus akurat dan tidak menggiring opini,” tegasnya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni menyatakan dukungannya terhadap KPK maupun aparat penegak hukum lainnya, namun meminta agar penyampaian informasi kepada publik dilakukan secara proporsional dan berbasis fakta.
“Kalau nanti ada proses hukum terhadap Pak Abdul Azis, kami tidak akan menghalangi. Tapi jangan membuat seolah-olah dia kena OTT, padahal tidak, “terangnya
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengonfirmasi bahwa tim KPK memang tengah menggelar OTT di wilayah Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Sejumlah pihak telah diamankan, namun belum ada identitas yang diumumkan secara resmi.
“Iya, benar. Tim masih di sana (Polda Sultra),” kata Johanis singkat.
Meski belum ada kejelasan dari KPK terkait siapa saja yang terjaring, kabar simpang siur tentang keterlibatan Abdul Azis sempat ramai di media sosial dan pemberitaan media nasional maupun lokal.
