Sultrapedia.com – Ketua DPRD Kabupaten Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap terobosan Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam mengakselerasi program Tanam Jagung Serentak Satu Juta Hektar.
Langkah kolaboratif ini dinilai bukan sekadar seremoni, melainkan strategi jitu untuk memutus rantai ketergantungan impor pangan dan mengukuhkan Indonesia menuju swasembada.
Hadir langsung dalam kegiatan penanaman di Kecamatan Amonggedo pada Selasa (21/1/2025), I Made Asmaya menegaskan bahwa lembaga legislatif siap memasang badan untuk memastikan kebijakan daerah sejalan dengan program ketahanan pangan nasional yang digagas Polri dan Kementerian Pertanian.
“Kehadiran kami di sini merupakan bentuk dukungan nyata dari pemerintah daerah terhadap program Polri dan Kementerian Pertanian RI. Kami akan terus berupaya mengoptimalkan kebijakan daerah agar program ini dapat berjalan dengan maksimal dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Salah satu poin yang mencuri perhatian dalam kegiatan ini adalah optimasi lahan perkebunan melalui metode tumpang sisip. Kepala Dinas TPHP Konawe, Gunawan Samad, menjelaskan bahwa sinergi ini berhasil membuka potensi 102 hektar lahan baru di sela-sela perkebunan kelapa sawit muda.
Teknik ini memungkinkan pemanfaatan ruang kosong di antara pohon sawit untuk ditanami jagung tanpa mengganggu produktivitas utama lahan tersebut.
Konawe sendiri saat ini menjadi lumbung jagung yang signifikan dengan luas lahan produktif mencapai 21 ribu hektar.
Dengan rata-rata hasil panen 2 hingga 4 ton per hektar dan frekuensi tanam hingga dua kali setahun, dukungan legislatif terhadap program Polda Sultra ini diprediksi akan meningkatkan kesejahteraan petani lokal secara drastis melalui perluasan lahan tanam yang kreatif.
DPRD Konawe berkomitmen untuk terus mengawal sinergi lintas instansi ini agar berkelanjutan. Bagi I Made Asmaya, keberhasilan program satu juta hektar ini bergantung pada kekuatan koordinasi di tingkat daerah, sehingga kebijakan anggaran dan regulasi ke depan akan diarahkan untuk mendukung penuh inovasi-inovasi pertanian yang mampu mendongkrak ekonomi kerakyatan.
