Sultrapedia.com – Kritik yang disampaikan Ridwan Bae terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), dinilai sebagai bagian dari kontrol publik yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Kritik dalam sistem demokrasi seharusnya dipandang sebagai masukan konstruktif untuk mendorong perbaikan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Midul Makati, S.H., M.H., praktisi hukum. Menurutnya, kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi sekaligus instrumen untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia menilai, perbedaan pandangan antara tokoh politik dan kepala daerah merupakan hal yang wajar. Karena itu, kritik tidak semestinya langsung dimaknai sebagai serangan politik, melainkan perlu dikaji berdasarkan substansi dan tujuan yang ingin dicapai.
Menurut Midul, keterbukaan pemerintah dalam menerima kritik menjadi salah satu faktor penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Masukan dari anggota legislatif, akademisi, tokoh masyarakat, maupun elemen masyarakat sipil dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan.
“Jangan melihat kritik sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Kritik adalah nutrisi demokrasi dan vitamin bagi pemerintahan. Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang bebas dari kritik, melainkan pemerintah yang mampu menerima, mengkaji, dan menindaklanjuti kritik secara bijaksana,” ujar Midul Makati.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan antara legislatif dan eksekutif dalam koridor checks and balances. Fungsi pengawasan lembaga legislatif merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dan ketatanegaraan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
Lebih lanjut, Midul berpandangan bahwa kritik yang disampaikan kepada Gubernur ASR dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai program pembangunan di Sulawesi Tenggara, termasuk kebijakan ekonomi daerah, investasi, pendidikan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari komunikasi publik atau popularitas pemimpin, tetapi juga dari hasil kerja yang nyata, efektivitas kebijakan, serta manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Masyarakat membutuhkan hasil nyata, kebijakan yang terukur, pembangunan yang berkeadilan, serta keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah. Karena itu, setiap kritik yang relevan perlu dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” lanjutnya.
Midul juga berharap perbedaan pandangan politik antara Ridwan Bae dan Gubernur ASR dapat disikapi secara dewasa dan tidak berkembang menjadi persoalan personal. Menurutnya, kepentingan masyarakat Sulawesi Tenggara harus tetap menjadi prioritas di tengah dinamika politik yang berkembang.
Ia menegaskan bahwa kritik sebaiknya direspons melalui komunikasi yang terbuka, penjelasan yang proporsional, serta langkah nyata apabila ditemukan kebijakan atau program yang perlu diperbaiki.
“Sulawesi Tenggara membutuhkan suasana politik yang kondusif agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Kritik harus dijawab dengan kinerja dan evaluasi yang objektif. Pada akhirnya, masyarakatlah yang harus menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan pemerintah,” tutup Midul Makati.
