Sultrapedia.com-DPRD Kabupaten Konawe menyahuti tuntutan Himpunan Aktivis Muda Konawe Raya (HAMKORA) terkait dugaan pelanggaran operasional oleh PT Utama Agrindo Mas (UAM). Ketua Komisi I DPRD Konawe, Eko Saputra Jaya, SH, menegaskan akan segera menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil pihak manajemen perusahaan.
Aksi unjuk rasa HAMKORA sebelumnya menyoroti dua isu utama. Pertama, dugaan ketidakterbukaan dalam pembagian hasil panen plasma yang dinilai merugikan masyarakat mitra. Kedua, dugaan penggunaan jalan umum untuk aktivitas bongkar muat Crude Palm Oil (CPO) yang disinyalir belum mengantongi izin resmi dari Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD).
“Kami akan menggelar RDP secara terbuka dengan mengundang seluruh pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang komprehensif. Ini adalah komitmen kami kepada rekan-rekan pengunjuk rasa,” ujar Eko Saputra Jaya pada Senin, 21 April 2025.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan bahwa DPRD Konawe akan mengambil langkah tegas jika dalam RDP nanti PT UAM terbukti tidak memiliki dokumen administrasi yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
“Apabila terbukti perusahaan tidak mampu memenuhi ketentuan investasi yang berlaku, DPRD Konawe tidak akan ragu untuk memberikan sanksi yang keras, termasuk opsi penutupan operasional perusahaan,” tegasnya.
Eko menekankan bahwa setiap aktivitas investasi di Kabupaten Konawe wajib mematuhi regulasi serta memberikan manfaat nyata bagi ekonomi daerah dan masyarakat setempat. Ia memastikan lembaga legislatif akan mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Saya kira jelas, setiap aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Konawe akan kami tindak lanjuti secara serius dan tanpa bertele-tele. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin,” pungkasnya.(Adv)
