Sultrapedia.com – Jembatan Bailey yang terletak di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Konawe Utara (Konut) ditutup dan tidak dapat digunakan warga yang melintas.
Padahal Jembatan Bailey sepanjang 51 meter tersebut baru saja diresmikan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka pada 25 Juli 2025 lalu.
Hal itu dipicu karena diduga belum dilakukan pembayaran material yang digunakan dalam pembangunan jembatan tersebut.
Disebutkan, bahwa penutupan ini akibat pembayaran material proyek senilai Rp3,191 miliar dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Sultra belum tuntas.
“Maaf, jalan ini ditutup sementara karena belum menyelesaikan pembayaran material,” bunyi kutipan tulisan dalam spanduk yang dipasang di Jembatan Bailey itu.
Akibatnya, warga yang melintasi Jalan Trans Sulawesi terpaksa harus kembali melewati jalan lama yang sering terendam banjir. Untungnya kondisi jalan lama saat ini masih bisa dilalui karena saat ini bukan musim hujan.
Jembatan Bailey dibangun sebagai solusi darurat pengganti akses utama yang terputus akibat banjir. Proyek yang dikerjakan selama 75 hari ini mampu menahan beban kendaraan roda dua dan empat hingga 25 ton.
Sayangnya, jembatan yang baru saja diresmikan itu tidak dapat difungsikan optimal karena pembayaran material belum diselesaikan.
Iksal Saputra, warga Konawe Utara, mengecam kondisi jembatan yang menurutnya sangat buruk secara kasat mata, apalagi dengan anggaran sebesar itu.
“Jembatan Bailey Konawe Utara yang sudah diresmikan gubernur Sultra menelan anggaran Rp3,191 miliar, secara kasat mata sangat buruk dan meninggalkan oleh-oleh pada masyarakat,” ujar Iksal, Senin (11/8/2025).
Ia berharap pihak berwajib segera mengambil tindakan mengusut dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut.
“Semoga ada tindakan dari pihak berwajib untuk mengusut, karena ini tindakan merugikan seluruh masyarakat yang melintas,” tambahnya.
Penutupan jembatan ini memicu kekhawatiran terganggunya mobilitas warga dan distribusi logistik di jalur vital Trans Sulawesi.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah daerah atau provinsi terkait kelanjutan proyek dan penyelesaian pembayaran material.
Warga berharap persoalan ini cepat diselesaikan agar akses vital kembali normal dan tidak merugikan masyarakat luas.
