DPRD Konawe Gandeng Aparat Hukum Usut Dugaan BBM Oplosan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, mengambil langkah tegas menyikapi dugaan peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan.

Sultrapedia.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe, mengambil langkah tegas menyikapi dugaan peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM) oplosan.

Sebagai langkah awal, DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas sektor pada Senin, 10 Maret 2025.

RDP kali ini menghadirkan perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe, pemilik SPBU se-Kabupaten Konawe, serta pengurus Himpunan Aktivis Mahasiswa Indonesia (HAMI) Konawe selaku pelapor.

Rapat dipimpin  oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, didampingi Wakil Ketua II Nasrullah Faisal, SH, serta sejumlah anggota dewan lainnya yakni Kristian Tandabio, Abdul Rahim Lahusi, Fakrudin, dan Ir. Syarifudin.

I Made Asmaya menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan al segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh SPBU di wilayah Konawe.

BACA JUGA :  Dikeluhkan Masyarakat, Anggota DPRD Kota Kendari Tinjau Jalan Rusak di Kendari

Sidak meliputu pemeriksaan  mekanisme penyaluran sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memastikan kualitas BBM yang dipasarkan kepada masyarakat.

“RDP ini adalah bentuk respons kami terhadap aduan yang disampaikan oleh rekan-rekan HAMI terkait dugaan peredaran BBM oplosan di beberapa SPBU di Konawe. Hasil dari RDP ini, kami akan segera melakukan sidak ke semua SPBU yang ada di wilayah Konawe,” kata I Made Asmaya.

Ia juga memberikan peringatan keras kepada para pengelola SPBU. Jika dalam sidak ditemukan bukti praktik pengoplosan, DPRD Konawe akan mengeluarkan rekomendasi sanksi berat.

BACA JUGA :  Dihadapan Mentan Amran Sulaiman, Wali Kota Kendari Paparkan Potensi Sektor Pertanian

“Jika ada SPBU yang terbukti menjual BBM oplosan, kami akan merekomendasikan penutupan sementara. Ini adalah langkah tegas kami untuk melindungi hak-hak masyarakat. Di sisi lain, kami juga ingin menjaga nama baik Pertamina dari praktik oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

Guna memperkuat pengawasan, DPRD Konawe akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan lapangan.

Selain itu, Pertamina didesak untuk meningkatkan sistem pengawasan dan menindak tegas SPBU yang disinyalir melakukan pelanggaran.

Langkah responsif ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi oknum nakal sekaligus menjamin masyarakat Konawe mendapatkan BBM berkualitas sesuai standar yang berlaku.(Adv)