Sultrapedia.com-Puluhan petani dan mahasiswa Kecamatan Uepai berunjuk rasa di Kantor DPRD Konawe, Selasa, 8 April 2025. Mereka menyoroti proyek BWS Wilayah IV Kendari di Ameroro yang dinilai memicu ancaman gagal tanam di wilayah tersebut.
Massa aksi sempat membakar ban di depan gedung DPRD sebagai bentuk protes atas lambannya respons pemerintah daerah. Mereka menilai bahwa pembangunan alat ukur debit air BWS, mengganggu sistem irigasi sawah warga.
“Sejak proyek itu dibangun, aliran air ke sawah kami terputus total. Kami terancam gagal tanam dan kehilangan mata pencaharian,” ujar salah seorang orator.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, didampingi Wakil Ketua Nasrullah Faizal dan Ketua Komisi II Eko Saputra Jaya, langsung meninjau lokasi persawahan di Kecamatan Uepai. Meski diguyur hujan, rombongan segera memeriksa infrastruktur irigasi BWS yang dikeluhkan warga.
“Kehadiran kami di sini adalah untuk memverifikasi langsung informasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan para petani,” kata I Made Asmaya, usai peninjauan.
Hasil verifikasi lapangan mengungkapkan fakta bahwa meski debit air di sumber tampak melimpah, alirannya belum mampu menjangkau area persawahan warga. Data awal mencatat sekitar 143 hektare lahan sawah belum dapat digarap akibat terhambatnya distribusi air tersebut.
Sebagai langkah konkret, DPRD Konawe memastikan akan segera memanggil pihak BWS Wilayah IV Kendari untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan warga terdampak pada Kamis, 10 April 2025.
“Surat pemanggilan akan kami siapkan dan kirimkan hari ini juga. RDP ini harus segera dilaksanakan agar permasalahan ini dapat segera ditemukan solusinya,” tegas I Made Asmaya.
Wakil Ketua DPRD, Nasrullah Faizal, menambahkan bahwa penyelesaian krisis irigasi ini sangat krusial, mengingat sektor pertanian merupakan pilar utama program Asta Cita Presiden terkait kemandirian pangan.
“Ini adalah bagian dari Program Asta Cita Presiden yang harus kita sukseskan. Tentu saja, hak-hak petani kita juga tidak boleh diabaikan dan dirugikan,” kata Nasrullah Faizal.
DPRD Konawe berkomitmen untuk mengawal persoalan ini hingga distribusi air kembali normal, demi menjamin keberlangsungan hidup para petani di Kecamatan Uepai.(Adv)
