Sultrapedia.com – Pengurus lama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sugianto Farah menilai pencopotan La Ode Barhim tidak mendasar.
Sebelumnya La Ode Barhim sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sulawesi Tenggara (Sultra) yang di copot jabatannya digantikan oleh Amir Uskara yang kini menjadi Plt DPW PPP
Pencopotan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) DPP PPP Nomor 0849/SK/DPP/W/IV/2023 tentang pengesahan pelaksana tugas kepengurusan DPW PPP Sultra masa bakti 2021-2026 tertanggal 29 April 2023
Sugianto Farah mengatakan, bahwa pernyataan Amir Uskara terkait dengan pergantian DPW PPP Sultra yang merupakan mosi tidak percaya dari 12 DPC PPP sehingga menyebabkan perkataan yang berbau fitnah.
Sebab, Amir Uskara tidak dapat membuktikan secara konstitusi dengan Mahkamah partai.
Lanjut, Sugianto juga mengungkapkan, bahwa pernyataan Amir Uskara bukanlah pendapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP melainkan pendapat pribadinya
“Saya rasa pernyataan Amir Uskara sangatlah keliru, karena dia tidak bisa membuktikan secara konstitusi oleh Mahkamah partai. Pak barhim ini kan tidak pernah dipanggil, sehingga pernyataan itu tidak mendasar, “kata sugianto
Suginto Fara bersama pengurus DPC yang lama akan melakukan perlawanan hukum. Karena berdasarkan dengan nilai-nilai keadilan PPP yang dapat menegakan keadilan.
“Coba kita lihat kinerja pak Barhim, semua dijalankan sesuai dengan perintah pusat, sehingga dari mana dasarnya dan apa pelanggarannya. Kecuali pak Barhim tidak bekerja baru wajar diganti , “jelasnya
Lanjutnya, Sugianto Fara menegaskan bahwa jika 1 kali 24 jam DPP PPP tidak mengembalikan SK La Ode Baharin, maka dirinya dan pengurus lainya akan menutup dan menyegel kantor DPW PPP
“Maka saya minta tolong DPP, 1 kali 24 jam segera mengembalikan SK pak Barhim dan menjadikan kembali ketua DPW PPP Sultra, “mintanya
Menurutnya, La Ode Barhim adalah salah satu aset daerah yang begitu cerdas dalam membangun PPP di Sultra
Sugianto menambahkan, bahwa dirinya dan yang lainya akan menurunkan masa untuk lakukan unjuk rasa sampai ke DPP guna menyelamatkan keadilan serta mengembalikan kejayaan PPP di Sulawesi Tenggara
“Kalau tidak dikembalikan SK pak Bahrim, maka kami akan demo dengan menurunkan masa sebanyak – banyak nya sampai ke DPP , ” tambahnya
