Sultrapedia.com – Nama Camat Kadia, Hasman Dani, kembali menjadi sorotan publik usai video dirinya berjoget secara sensual dalam sebuah forum berskala internasional beredar luas di media sosial, pada Sabtu (9/5/2026).
Dalam video yang beredar, Hasman Dani terlihat berjoget bersama Wali Kota Kendari Siska dan peserta lainnya, dengan iringan musik. Gaya jogetnya yang dianggap berlebihan memicu perdebatan di tengah masyarakat Kota Kendari.
Sebelumnya, Hasman Dani juga sempat viral saat menghadiri kegiatan di Bali. Kini, kemunculannya kembali dalam video serupa membuat publik mempertanyakan etika dan profesionalisme seorang aparatur pemerintah saat berada dalam forum resmi.
Sejumlah warga menilai tindakan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang camat yang seharusnya menjaga citra dan wibawa pemerintahan. Reaksi keras datang dari Ikatan Mahasiswa Aktivis Lintas Kampus Sulawesi Tenggara (IMALAK Sultra).
Ketua Umum IMALAK Ali Sabarno menilai, perilaku pejabat yang gagal menjaga sikap di ruang publik merupakan contoh buruk yang tidak layak ditiru.
“Pejabat publik itu simbol. Ketika simbol itu kehilangan wibawa, maka yang runtuh bukan hanya individu, tapi kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Ali Sabarno menilai video tersebut berpotensi mencoreng citra Pemerintah Kota Kendari, terlebih karena berlangsung dalam acara resmi berskala internasional.
Label pesta rakyat yang disematkan pada kegiatan itu kini dipertanyakan, setelah muncul kesan eksklusivitas dan kontroversi di dalamnya.
Sorotan juga mengarah pada gaya joget yang dinilai sebagian pihak terlalu frontal dan tidak mencerminkan etika seorang aparatur negara.
Di ruang publik yang sarat simbol kekuasaan, gestur semacam itu dianggap bukan sekadar hiburan, melainkan representasi sikap pejabat terhadap jabatan yang diemban.
“Apakah insiden ini akan dianggap sekadar euforia sesaat, atau justru menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi standar etika pejabat di ruang publik?,” ujarnya
Satu hal yang pasti, di era ketika kamera bisa mengabadikan setiap detik, batas antara ruang pribadi dan tanggung jawab publik tak lagi bisa dinegosiasikan.
