RAGAM  

Warga Wolo Datangi PT Ceria Nugraha Indotama, Tuntut Transparansi Dana CSR

Sultrapedia.com – Ratusan warga dari berbagai Desa di Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, membanjiri area operasional PT Ceria Nugraha Indotama (CNI) dengan gelombang protes, Sabtu, (14/6/2025) pagi.

Di bawah panji organisasi Lingkar Tambang Wolo, mereka menyerukan keadilan atas dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan aktivitas pertambangan nikel di wilayah mereka. Suara mereka menggema, menuntut transparansi, pemberdayaan lokal, dan tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan.

Dengan spanduk dan teriakan lantang, massa aksi menyampaikan lima tuntutan utama yang mencerminkan keresahan mendalam.

Pertama, mereka menuntut PT CNI membuka laporan transparan tentang penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta implementasi program tanggung jawab sosial.

BACA JUGA :  Tren Investasi di Kawasan Arumanis Jabar Selatan Meningkat

Kedua, warga mendesak perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di wilayah penambangan.

Tak hanya soal ekonomi, kerusakan lingkungan menjadi sorotan tajam. Warga menuding aktivitas tambang telah mencemari udara dan merusak infrastruktur desa, seperti jalan dan saluran air.

Mereka menuntut pemulihan lingkungan serta ganti rugi atas kerusakan tersebut. Selain itu, pelaku UMKM dan kontraktor lokal menuntut keterlibatan dalam rantai pasok barang dan jasa perusahaan, yang selama ini dinilai eksklusif.

BACA JUGA :  Toko Kochi Kendari Dilaporkan ke Polisi atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Terakhir, warga mengusulkan dialog terbuka dengan melibatkan perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.

“Kami tidak anti-investasi. Tapi, kehadiran tambang harus memberi manfaat, bukan malah menggusur hak hidup masyarakat lokal,” tegas koordinator aksi.

Sikap tegas namun terbuka ini menegaskan bahwa warga mendukung investasi, asalkan sesuai regulasi dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sementara itu hingga berita ini terbit, baik pihak perusahaan maupun pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi.