Sultrapedia.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Kendari dinilai tebang pilih dalam penindakan indikasi pengrusakan lingkungan, pada Kamis (27/11/2025).
Pasalnya aktivitas land clearing dan penebangan hutan mangrove untuk kepentingan pembangunan rumah pribadi milik Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR). Tetapi anehnya DLHK justru membiarkan hal tersebut terjadi.
Fingki, Ketua Umum Celebes Concervation Center (Triple C) mengatakan bahwa DLHK tak boleh tebang pilih dalam penegakan aturan.
“Harusnya DLHK tak boleh tebang pilih dalam penegakan aturan, kalau misalnya ini milik gubernur sultra dan tidak memiliki dokumen lingkungan dan telah melakukan aktivitas land clearing harusnya ditindak minimal dihentikan aktivitasnya,” tegas Fingki.
Bahkan, pihaknya juga meminta DLHK agar menunjukkan dokumen lingkungan dalam pembangunan rumah milik Gubernur itu.
“Kami meminta DLHK untuk menunjukkan dokumen lingkungan lahan pembangunan rumah pribadi Gubernur Sulawesi Tenggara, nah kalau dokumen lingkungannya tidak dapat ditunjukkan berarti DLHK harus menghentikan aktivitas tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sambungnya
Fingki juga menyebut bahwa seyogyanya Gubernur harus menjadi contoh yang baik untuk masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan DLHK Kota Kendari, Indri, saat dikonfirmasi menyebut bahwa areal tersebut dikaitkan dengan pembangunan rumah pribadi Gubernur Sultra.
“Kalau itu tidak salah, itu punyanya Pak ASR untuk rumah pribadi,” ujarnya saat di konfirmasi awak media pada Sabtu (22/11/2025) lalu.
Indri menerangkan bahwa aktivitas penebangan itu disebut telah mengantongi izin dari Dinas Kehutanan Provinsi Sultra dan pemerintah pusat.
Pihak ajudan gubernur menurutnya juga telah mengonfirmasi kelengkapan izin tersebut kepada DLHK Kota Kendari.
“Kalau dia itu sudah punya izin dari Kehutanan Provinsi, sudah ke pemerintah pusat, sudah ada izin karena itu ada mangrove yang dia tebang paling ujung sana,” katanya.
Dirinya menegaskan bahwa pihaknya tidak diperlihatkan dokumen izin tersebut.
“Saya tidak bisa lagi mengusut izinnya seperti apa karena kita tidak diperlihatkan, tetapi ajudan sepulangnya kami dari lapangan, langsung konfirmasi ke kadis bahwa mereka sudah punya izin,”Jelasnya.
Selain itu, ia menyebut bahwa wilayah tersebut bukan termasuk zona hijau sehingga pemanfaatan ruang untuk pembangunan masih dimungkinkan.
“Karena di situ juga bukan kawasan hijau, bisa membangun di situ,” tambahnya.
Saat di tanya terkait luas land clearing, ia menyebutkan mencapai hampir tiga hektare.
“Hampir 3 hektar lebih,” pungkasnya.
