Sultrapedia.com – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kendari menjadi sorotan tajam publik karena dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan banjir yang terus berulang, khususnya di kawasan Jalan Tunggala, Kelurahan Anawai, Kota Kendari, pada Rabu (29/4/2026).
Kritik datang dari warga yang menilai kinerja Dinas PU lebih dominan di media dibandingkan aksi nyata di lapangan.
Sejumlah warga bahkan menyebut instansi tersebut hanya lincah berbicara di media, namun tumpul di lapangan karena dinilai lebih sering memberikan klarifikasi ketimbang solusi konkret atas banjir yang terjadi.
Ketua RW setempat, Mirkas, mengungkapkan bahwa masyarakat sudah lama terdampak banjir, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang signifikan. Ia menilai respons pemerintah cenderung defensif dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Yang kami lihat, Kadis PU lebih banyak klarifikasi di media. Seolah sibuk menyelamatkan posisi, bukan menyelesaikan masalah,” ujar Mirkas, Rabu (29/4/2026
Namun, persoalan yang diungkap warga tak berhenti pada buruknya sistem drainase. Ada dugaan lebih serius yang mencuat, keterlibatan aktivitas pembukaan lahan oleh pengembang perumahan yang diduga menjadi faktor utama memperparah banjir.
Menurut Mirkas, material lumpur dari proyek-proyek tersebut terbawa aliran air hujan, mengendap di saluran drainase, dan mempercepat sedimentasi. Dampaknya, saluran air yang sudah tidak optimal kian kehilangan daya tampung.
“Ini bukan sekadar soal drainase. Ada kontribusi besar dari aktivitas developer yang seakan luput dari pengawasan,” tegasnya.
Bahkan Mirkas secara terang-terangan menuding adanya sikap lunak terhadap pihak pengembang. Ia menilai Dinas PU cenderung menghindari pembahasan soal dampak lingkungan dari pembukaan lahan, sebuah sikap yang memicu kecurigaan publik.
“Jangan hanya bicara teknis. Kalau ada faktor lain yang jelas-jelas memperparah, kenapa didiamkan? Ada apa dengan developer?” sindirnya.
Desakan pun menguat agar Pemerintah Kota Kendari tidak lagi menutup mata. Penanganan banjir, kata dia, harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan semua pihak, termasuk menertibkan pengembang yang diduga abai terhadap dampak lingkungan.
Di tengah memanasnya kritik, tuntutan politik pun mulai mencuat. Mirkas secara terbuka meminta Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, mengambil langkah tegas dengan mencopot Muh Jayadi dari jabatannya.
“Kalau tidak mampu menyelesaikan masalah, jangan dipertahankan. Warga butuh solusi, bukan alasan,” tegasnya.
