Sultrapedia.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Darmawan, memimpin prosesi pelantikan 1.029 pegawai jabatan struktural di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Pelantikan ini dilaksanakan secara daring dan disaksikan serentak oleh seluruh jajaran Eselon I, II, III, serta segenap pegawai di lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) maupun Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia, Kamis 4 September 2025.
Pelantikan ini menjadi salah satu langkah strategis Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan memastikan berjalannya roda organisasi secara lebih optimal. Kehadiran pejabat dari berbagai wilayah dalam forum virtual tersebut menunjukkan kebersamaan dan semangat kolektif dalam mewujudkan transformasi birokrasi yang lebih baik.
Dalam arahannya, Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Darmawan menegaskan bahwa jabatan yang diemban bukan hanya sebuah kepercayaan, tetapi juga amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Ia menekankan bahwa pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjaga profesionalisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendukung percepatan agenda strategis kementerian, termasuk digitalisasi layanan pertanahan, percepatan pendaftaran tanah, serta penyelesaian sengketa secara adil dan transparan.
Dari total 1.029 pejabat yang dilantik, Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara turut berpartisipasi dengan jumlah 8 orang pejabat yang resmi menduduki jabatan struktural baru. Pelantikan bagi pejabat di Kanwil BPN Sultra ini menjadi momentum penting, karena diharapkan dapat memperkuat kinerja organisasi di daerah, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung program prioritas kementerian yang sejalan dengan kebijakan nasional di bidang agraria dan tata ruang.
Acara pelantikan yang digelar secara daring tersebut tidak hanya menjadi ajang formalitas, tetapi juga simbol penyatuan komitmen antara pusat dan daerah. Dengan semangat baru dari para pejabat yang dilantik, Kementerian ATR/BPN optimis dapat terus meningkatkan kinerja, menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel, serta menjawab tantangan pelayanan publik di era digital.
