Sultrapedia.com – Wakil Ketua Komite 2 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Umar Bonte menyebutkan bahwa kasus dugaan penyerobotan lahan warga Desa Arongo yang dilakukan PT Merbau sebagai bentuk penjajahan VOC modern.
Menurut Umar Bonte bahwa konflik yang terjadi bukanlah antara warga dan perusahaan, melainkan antara warga dan pemegang kekuasaan.
Ia menyebutkan bahwa penjajahan ini terjadi akibat kebijakan pemerintah yang tidak memberikan antisipasi terhadap proses investasi.
“Kita tidak sedang berkonflik dengan perusahaan, tetapi dengan pemegang kekuasaan. Penjajahan ini terjadi akibat kebijakan pemerintah yang tidak memberikan antisipasi dalam proses investasi,” tegasnya.
Ia juga meminta warga untuk bersatu melawan sistem penjajahan ini. Menurutnya, sangat tidak logis jika izin perusahaan dikeluarkan di atas lahan yang sudah bersertifikat milik warga.
“Saya meminta warga untuk bersatu padu melawan sistem penjajahan seperti ini. Tidak logis jika izin perusahaan dikeluarkan di atas kawasan yang sudah bersertifikat. Bayangkan, rakyat sudah memiliki sertifikat, tapi izin dikeluarkan, dan perusahaan datang mengklaim lahan warga,” ujarnya.
Dirinya juga meyakini adanya praktik korupsi dalam kasus ini, dengan indikasi suap menyuap yang terjadi di balik izin perusahaan.
“Saya meyakini ada korupsi di sini. Kejahatan pasti ada, dan pasti ada suap menyuap,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah kini memperhadapkan rakyat dengan perusahaan, yang ia anggap sebagai cara-cara penjajahan modern, mirip dengan cara VOC di masa lalu.
“Pemerintah sekarang memperhadapkan rakyat dengan perusahaan. Ini adalah cara-cara VOC, penjajahan yang sebetulnya modern. Sayangnya, kita dijajah oleh bangsa kita sendiri,” ujarnya.
Sebagai langkah selanjutnya, dirinya bakal memanggil kementerian terkait dan akan bertindak secara sistemik, sesuai kewenangan DPD RI.
“Saya akan mencoba memanggil kementerian terkait. Sebagai Wakil Ketua Komite 2, saya akan melakukan langkah-langkah sistemik yang didukung oleh aturan yang ada. Pemerintah harus turun tangan. Jangan biarkan rakyat berjuang sendiri,”Bebernya.
Sebagai penutup, dirinya menegaskan agar aparat kepolisian dan TNI tidak terlibat dalam masalah ini.
“Polisi dan tentara di sini jangan ikut campur. Jangan ikut campur dalam urusan ini. Jangan bermental penjajah,”Pungkasnya.
