Sultrapedia.com – Salah satu owner pengembang perumahan di kendari sebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait adalah pembohong.
Salah satu owner pengembang perumahan tersebut bernama Sahir. Sahir dikenal sebagai pemilik Afika Residence di Kota Kendari.
Dalam video tiktok yang diunggah dalam akun @sahirproperty, Sahir merasa tertipu oleh Menteri PKP.
Video yang berdurasi 1 menit 27 detik tersebut mengatakan bahwa Menteri PKP membohongi atau menipu dirinya.
“Sekarang saya merasa marah sekali, sebagaimana saya sebagai pengembang perumahan, merasa ditipu, merasa dibohongi, merasa diprank oleh Menteri Ara, Menteri Kawasan Permukiman dan Perumahan,” kata Sahir dalam video tiktoknya yang diunggah pada (23/03/25)
Bahkan, Sahur juga menilai Maruarar Sirait pernyataannya yang terlihat di media seakan-akan kinerjanya bagus, seakan-akan programnya bagus tapi pada kenyataannya di lapangan nol dan tidak ada sama sekali, Menteri Ara menyatakan bahwa penerbitan IMB bisa dalam waktu 30 menit.
“Bohong itu semua, seandainya ada bapak saya,”Sambil mengepal tangannya menunjukkan gerakan memukul.
Kalau tidak pakai orang dalam jangan harap, karena pernyataan bapak ini, saya mengurus IMB, mengikuti tahap demi tahap, tanpa orang dalam dua bulan tidak selesai.
Padahal IMB dari beberapa tahapan, tahapan pertama saja baru KRK sudah hampir dua bulan, sampai sekarang pun belum selesai.
“Padahal semua berkas kita sudah lengkapi, gara-gara pernyataan bapak ini yang mengatakan IMB dipermudah, sehingga saya mengurus IMB tanpa orang dalam akhirnya terhambat perizinan IMB saya, karena dulu saya mengurusi IMB saya pakai orang dalam,” ungkap dalam videonya itu.
“Yang kamu banggakan itu yang program perizinan yang satu pintu, iya memang benar satu pintu yang permasalahannya banyak jendelanya,” sambungnya
Diketahui, sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kini semakin cepat dan efisien.
Dalam setiap kesempatannya Maruarar mengklaim bahwa proses pengurusan PBG di beberapa daerah bahkan bisa selesai dalam hitungan menit.
“Di Gianyar (Bali) itu bisa 14 menit (mengurus PBG), di Bandung sekitar 17 menit, di Subang, Sumedang, dan sebagainya tak sampai 1 jam. Artinya, ini sudah era perubahan yang sangat radikal dari pelayanan publik di bidang ini,” ujar Maruarar beberapa waktu lalu kepada awak media di Jakarta.
