RAGAM  

OJK Sultra Ajak Industri Jasa Keuangan Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

 

Sultrapedia.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memperkuat koordinasi bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sulawesi Tenggara sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026).

Langkah ini diwujudkan melalui pertemuan koordinasi yang melibatkan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara, serta pimpinan dan perwakilan lembaga jasa keuangan di Sultra.

Pertemuan tersebut dibuka oleh Pembina FKIJK Sulawesi Tenggara sekaligus Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha. Dalam sambutannya, Bismi menegaskan bahwa data statistik yang akurat, mutakhir, dan komprehensif merupakan fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan sektor jasa keuangan, serta pengambilan keputusan berbasis data.

BACA JUGA :  Program Konsolidasi Tanah Kementerian ATR/BPN Disambut Baik Oleh Masyarakat

Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dan dinamika perekonomian nasional.

Data yang dihasilkan nantinya tidak hanya menjadi dasar pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan, tetapi juga menjadi referensi bagi industri jasa keuangan untuk mengidentifikasi potensi ekonomi, memahami perkembangan dunia usaha, serta memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.

BACA JUGA :  Pasca Lebaran, Tren Kunjungan ke Masjid Raya Al Jabbar Meningkat

“Melalui forum ini, kami menghadirkan BPS untuk memberikan pemahaman kepada anggota FKIJK sekaligus mengajak seluruh pelaku industri jasa keuangan mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Bismi.

Ia juga mengajak seluruh anggota FKIJK Sulawesi Tenggara memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus.

Menurutnya, partisipasi aktif industri jasa keuangan akan berkontribusi dalam menghasilkan data yang berkualitas sehingga kebijakan yang disusun pemerintah semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi.