Sultrapedia.com – Inspektorat Kota Kendari menggelar kegiatan Klinik Pelatihan Evaluasi Reformasi Birokrasi guna memperkuat implementasi reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan itu diikuti oleh 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta 4 bagian unit pengampuh reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Selasa (1/7/2025).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Asisten III Setda Kota Kendari, Imran Ismail, yang mewakili Wali Kota Kendari.
Dalam sambutannya, Imran menekankan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan fokus pada pelayanan publik yang berdampak nyata.
Dijelaskan, komitmen dan peran aktif setiap ASN sangat dibutuhkan untuk menciptakan perubahan nyata.
Menurut dia, transformasi birokrasi tidak cukup dengan instruksi dari atas, tetapi membutuhkan keterlibatan langsung para pelaksana kebijakan di lapangan.
“Saya berharap kegiatan ini menjadi pemantik semangat untuk mempercepat reformasi birokrasi, tidak hanya demi angka evaluasi, tapi agar benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, mudah, dan terjangkau,” harapnya
Sementara itu, Inspektur Kota Kendari, Sri Yusnita, menjelaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar kegiatan seremonial atau teknis semata.
Dikatakannya, klinik evaluasi ini dirancang sebagai ruang pembelajaran bersama, di mana peserta dapat memahami indikator hasil reformasi birokrasi serta menyelaraskan pelaksanaannya dengan nilai-nilai dasar ASN dan kebijakan nasional.
“Penilaian reformasi birokrasi kini tidak lagi berbasis pada kelengkapan dokumen administratif, melainkan fokus pada hasil yang nyata dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi bagian dari respons Pemkot Kendari terhadap dinamika perubahan kebijakan dari Kementerian PANRB, yang menekankan pentingnya dampak reformasi terhadap peningkatan kualitas layanan publik.
Dalam konteks ini, lanjut dia, Pemkot Kendari terus mendorong sinergi lintas unit kerja sebagai fondasi utama keberhasilan reformasi birokrasi.
“Semoga kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen, meningkatkan kompetensi, dan mempercepat perubahan menuju birokrasi yang lebih adaptif, melayani, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tutur dia lagi.
Dalam kegiatan ini juga, para peserta diharapkan dapat mengintegrasikan hasil pelatihan ini ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di masing-masing perangkat daerah.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan reformasi birokrasi tidak terputus di tataran konsep, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja.
“Kegiatan ini saya harapkan dapat mengintegrasikan hasil pelatihan ini ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja di masing-masing perangkat daerah,” pungkasnya (Adv)
